Sipkan Dana Rp 4 Triliun, Konsep Rehabilitasi Lombok Tiru Jogja

JAKARTA - Perbaikan kondisi pasca gempa di Lombok, NTB, mulai dilakukan. Pemerintah bakal menerapkan konsep rehabilitasi pascagempa di Jogjakarta untuk membangun kembali rumah-rumah dan infastruktur di Lombok. Dengan konsep ini, pelaksana pembangunan hunian dilakukan masyarakat dengan biaya dari pemerintah. “Konsep untuk rehabilitasi untuk penduduk ialah konsep Jogja yang dulu bahwa masyarakat sendiri yang membangun,” ujar Wapres Jusuf Kalla (JK) di Istana Wapres kemarin (24/8). Pemerintah menyiapkan dana total senilai Rp4 triliun untuk perbaikan rumah dan infrastruktur. Pemerintah menyalurkan bantuan sesuai dengan klasifikasi rumah rusak berat senilai Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta. Selain itu, lanjut JK, pemerintah tetap melaksanakan pendampingan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ada juga koordinasi dengan pemda, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial. “Bagaimana mengoordinasikannya dengan daerah tapi dengan sumber daya masyarakat sendiri,” kata dia. Hingga kemarin masih terus didata kerusakan bangunan milik warga. JK menjamin berapapun jumlah rumah yang rusak dan kebutuhan dana akan disediakan pemerintah. “Selama ini akan kita cover,” tegas JK. Menurut dia, bakal ada evaluasi pendataan hingga tahap akhir oleh pemda dibantu oleh BNPB. “Data tentang berapa rumah, berapa infrastruktur umum, karena yang besar cuma itu, rumah dan infrastruktur umum karena tanggap daruratnya sudah selesai per tanggal 25,” ungkap JK. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, bantuan dari pemda lain telah diserahkan kepada Pemprov NTB. Dia menyebutkan tidak ada masalah lagi terkait penganggaran APBD untuk membantu daerah lain yang mengalami bencana. “NTB itu kan tidak ada pos untuk keadaan semacam ini. Meskipun pusat sudah, tapi kan namanya gotong-royong kan boleh. Karena semua media televisi dan lain-lain itu kan buat bantuan sosial itu kan sah-sah saja,” ujar Tjahjo. Mekanisme bantuan itu cukup dikirim langsung kepada pemda NTB. “Hanya karena kemarin agar di kemudian hari jangan ada masalah hukum, kita keluarkan surat itu sebagai payung hukum,” kata dia. Upaya untuk perbaikan kondisi Lombok pasca gempa terus dilakukan beberapa pihak lain. Ditjen Perhubungan Udara melakukan koordinasi penggalangan dan pengiriman bantuan untuk korban gempa. Penggalangan bantuan melibatkan seluruh komunitas di bidang perhubungan udara. Terkait dengan hal tersebut, Ditjen Perhubungan Udara pada tanggal 13 Agustus 2018 telah mengeluarkan dua surat untuk koordinasi penggalangan dan pengiriman bantuan. Plt Dirjen Perhubungan Udara M. Pramintohadi mengatakan, surat pertama perihal dukungan pengangkutan bantuan kemanusiaan gempa. Dalam surat itu, maskapai diharapkan mendukung pembebasan biaya pengangkutan bagasi atau kargo apabila terdapat lembaga dan masyarakat yang akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk Lombok. “Yang kedua surat perihal permohonan bantuan dukungan partisipasi gempa Lombok. Ditjen Hubud melalui DKPPU mengimbau kepada seluruh Operator Penerbangan AOC 121 untuk dapat berpartisipasi mengirimkan relawan sampai ke lokasi bencana,” tuturnya kemarin. Menurut Pramintohadi, bantuan dari komunitas penerbangan yang sudah terkumpul saat ini berupa donasi uang, barang, dan bahan makanan. Ada juga bantuan nonmaterial. Seperti diskon biaya pengangkutan dan perpanjangan jam operasional bandar udara setempat. Semua bantuan dicatat dan didistribusikan kepada korban yang terdampak gempa. Proses pendistribusian bantuan akan melibatkan Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno-Hatta dan Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Denpasar, Bali, serta pemda setempat. “Saya coba komunikasikan dengan teman-teman yang ada di sana, apa saja yang mereka butuhkan. Jadi apa yang kita kumpulkan saat ini adalah apa yang mereka butuhkan,” bebernya. (jun/lyn/agm)