CIREBON-Potensi kepariwisataan Kota Cirebon harus dikelola dan dikembangkan demi menunjang pembangunan daerah. Pembangunan bukan hanya mengutamakan kepentingan keuangan tapi melihat sektor agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban. Sekretaris Daerah Drs H Asep Deddi MSi mengatakan, untuk mendukung pengembangan itu pemerintah kota menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Riparda). Riparda akan menjadi rujukan dan pedoman untuk pembangunan kepariwisataan di Kota Cirebon. Regulasi ini juga akan memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi dan misi pembangunan kepariwisataan. Optimalisasi sektor pariwisata ini memang beralasan. Mengingat tahun depan Kota Cirebon memiliki target 1 juta kunjungan wisatawan baik dalam dan luar negeri. Berdasar data Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP), peningkatan kunjungan wisatawan mulai terlihat sejak 2015 yang mencapai 686,121 orang. Kemudian meningkat di tahun 2016 sebanyak 831.152 orang dan tahun 2017 mencapai 899.097 orang baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, dari data Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon menempati urutan keempat dalam jumlah kunjungan pariwisata. Dalam data itu, tercatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.423 orang, domestik 1.354.722 dan total keseluruhan 1.356.145. Kota Cirebon hanya kalah dari Kota Bandung, Bogor dan Sukabumi. Kepala Bidang Pariwisata Alimudin beberapa waktu lalu mengungkapkan, secara pencapaian target kunjungan wisatawan bisa dibilang sudah terpenuhi. Naik enam persen setiap tahunnya. Tapi, ia juga tidak menampik kalau kenaikan itu dipengaruhi pelaksanaan Festival Keraton Nusantara (FKN). Kendati demikian, untuk tahun ini diharapkan targetnya juga tercapai mengingat semakin mudahnya akses mengunjungi Kota Cirebon. Terkait pengajuan raperda tersebut, semua fraksi di DPRD menanggapi positif. Anggota Fraksi Partai Golkar, Agung Supirno mengatakan, semua daerah saat ini berlomba-lomba menjadikan wisata potensi pengembangan pembangunan.“Ini memang perlu dibuat payung hukum yang jelas. Kawasan potensi wisata harus diperhatikan dengan baik agar dapat berjalan dengan lancar,” kata Agung. Fraksi Nasdem Pembangunan, Dewi Mutiara juga menyambut baik dengan Pemda Kota Cirebon yang telah merancang tiga raperda salah satunya Riparda. Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon harus didasari dengan kearifan lokal dan tidak merusak lingkungan. “Kami akan membantu dan mendukung dengan tiga raperda tersebut,” kata Dewi. Sedangkan Fraksi Amanat Nasional, Dani Mardani mengapresiasi kinerja pemda yang telah melakukan solusi dalam pengeluaran anggaran. Pihaknya mendukung Pengembangan dan Pemerataan Wisata di Kota Cirebon agar bisa membantu menekan angka kemiskinan, angka pengangguran dan permasalahan sosial lainnya di masyarakat. “Pembangunan kepariwisataan harus diimbangi dengan kualitas bidang lainnya,” tandasnya. Sektor pariwisata, industri dan jasa lainnnya saat ini menjadi salah satu penyumbang investasi di Kota Cirebon. Dalam catatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), nilainya sekitar Rp60 miliar. Investasi sendiri di Kota Cirebon sejauh ini berasal dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sejauh ini, investasi untuk PMA sendiri terdapat sekitar 20 perusahaan. Sementara untuk PMDN mendominasi. (abd)
Kategori :