Pasti Bertambah, Verifikasi Administrasi Belum Jalan Lagi SUMBER– Panitia seleksi (pansel) direktur PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, angkat bicara mengenai anggaran yang digunakan untuk proses seleksi calon direktur PDAM. Sekretaris Pansel Drs H Sudarjo Adam MSi mengatakan, sejak tanggal 5 November 2012 hingga sekarang, pihaknya baru menggunakan dana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp54 juta. Adapun tahapan berikutnya, berapa lagi yang dibutuhkan, Sudari belum mengetahuinya. “Kami ingin transparan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya,” kata Sudarjo kepada Radar, kemarin (8/3). Dijelaskan, uang sebesar itu digunakan untuk berbagai item kegiatan berikut operasionalnya. Seperti pengadaan ATK, publikasi dan akomodasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan proses seleksi agar berjalan dengan lancar. “Anggaran berasal dari PDAM,” jelasnya. Darjo mengungkapkan, hingga saat ini panitia masih menunggu jawaban surat dari Kementerian Dalam Negeri RI terkait konsultasi yang dilakukan pansel dan anggota komisi II beberapa waktu lalu di Jakarta. Sehingga belum bisa melakukan tahapan verifikasi administrasi para peserta. “Kami ingin adanya persamaan persepsi mengenai lama waktu kerja para peserta di masing-masing instansi yang menaunginya saat ini. Makanya, kami menunggu penjelasan dari Kemendagri dan DPRD Kabupaten Cirebon,” ungkapnya. Pihaknya berjanji akan bekerja semaksimal mungkin dalam rangka menghasilkan direktur PDAM yang benar-benar sesuai keinginan owner dan para pelanggan. “Mudah-mudahan kami bisa bekerja dengan baik,” harapnya. Saat disinggung mengenai kapan surat jawaban itu bisa sampai ke meja panitia seleksi, pihaknya belum bisa memastikan hal itu. Namun, ia berharap agar dalam pekan ini surat itu bisa turun dari Jakarta. Setelah itu, ia akan bekerja bersama rekan-rekan tim seleksi yang lain untuk melanjutkan pada proses lainnya. “Kalau surat itu sudah turun, kita akan bekerja,” tandasnya. Diberitakan sebelumnya, pansel disebut-sebut sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nilainya mencapai Rp250 juta. Untuk satu orang pansel, dikabarkan mendapatkan uang lelah sebesar Rp5 juta selama mereka bekerja menyeleksi peserta hingga terpilih satu orang direktur. Sejauh ini anggota pansel berjumlah 7 orang. Jika dikalikan Rp5 juta, berarti Rp35 juta. Sedangkan sisanya Rp215 juta belum jelas penggunaannya. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Tasiya Soemadi Al Gotas SE MM sempat mengatakan akan melakukan penelusuran. Dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang seluruh anggota pansel guna mengklarifikasikan kabar tersebut. “Itu kan katanya, Insya Allah kalau tidak ada agenda DPRD, kita akan mengundang mereka kembali,” papar Gotas. Ketua Komisi II Arief Rahman ST menampik kabar bahwa pansel telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp250 juta. Arief mengaku mengetahui persis kinerja yang dilakukan pansel. “Untuk iklan berapa, untuk rapat berapa, dan terakhir konsultasi berapa. Tidak mungkin sebanyak itu. Kabar tersebut tidak masuk dalam logika saya,” katanya. Namun, jika memang hal itu benar terjadi dan tak jelas pertanggungjawabannya, sambung Arief, berarti panitia melakukan pelanggaran. “Kalau itu benar, ya pelanggaran. Ya saya coba telusuri kebenarannya,” singkat Arief. (jun)
Kategori :