Sulteng Bangkit, Perputaran Uang Harus Dipercepat

Sabtu 06-10-2018,10:30 WIB
Reporter : Husain Ali
Editor : Husain Ali

PALU - Setelah Presiden Jokowi, kemarin giliran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang berkunjung ke lokasi gampa dan tsunami, kemarin. Pada kesempatan itu JK menyebut banyak yang harus dilakukan untuk pemulihan kembali Palu, Sigi, dan Donggala. Namun paling penting, menggeliatkan perputaran uang. JK mengakui, ekonomi sempat terganggu akibat gempa dan tsunami. Namun, seiring perbaikan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik, warga yang mengungsi akan kembali beraktivitas. Geliat ekonomi akan kembali berputar. Syaratnya, uang harus masuk ke Sulteng. “Karena itulah, harus cepat direhabilitasi. Rehabilitasi itu kan pembangunan. Pasti orang akan mendapatkan uang. Kontraktor dapat uang, rakyat yang kerja di situ dapat uang, ekonomi jalan,\" paparnya. Masa tanggap darurat juga akan diperpanjang sampai rakyat bisa kembali mandiri. “Pemerintah akan menjamin semua biaya yang terkait infrastruktur dan rehabilitasi,\" janjinya. Pemerintah pun mulai menyiapkan skema rekonstruksi. Lokasi kampung yang hilang tak boleh lagi dijadikan kawasan permukiman. Kawasan permukiman Petobo dan Balaroa yang hilang dilumat lumpur dianggap tak aman lagi menjadi lokasi hunian. Warga yang sebelumnya bermukim di kedua kampung tersebut harus direlokasi ke tempat lain yang lebih aman. JK saat melakukan kunjungan kerja sehari di Palu kemarin memastikan warga yang bermukim di wilayah terdampak gempa paling parah akan direlokasi. Posisi Balaroa dan Petobo yang ada di lipatan gempa, tak memungkinkan dibanguni kawasan permukiman. Diakuinya, relokasi di Sulteng tak semudah di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga baru diguncang gempa. Hal itu karena lahan di Sulteng relatif terbatas. ”Lombok luas lahannya, jadi bisa diatur macam-macam. Kalau di sini kecil lahannya. Karena itu, mungkin saja kita bikin (hunian) yang bertingkat (rumah susun, red),” urai Wapres JK. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja mengaku, sedang dipertimbangkan opsi relokasi. Itu berdasarkan kajian Kementerian Agraria dan PUPR. Fokus PUPR membuat perencanaan infrastruktur dan mengisi lahan relokasi nanti. Balaroa dan Petobo, bisa dipastikan kedua wilayah itu masuk zona merah. Wilayah dengan likuifikasi (naiknya air tanah yang membuat daratan amblas) tinggi, masuk dalam sesar gempa Palu-Koro. Kepala Dinas Bina Warga dan Tata Ruang Sulteng Syaefullah mengatakan, kajian relokasi akan tuntas sebelum pembangunan barak penampungan sementara. Di dua kawasan itu, terdapat lebih dari 1.000 rumah. Pemda memang memiliki aset berupa tanah. Namun, belum diputuskan kemungkinan relokasi ke situ. Opsi lainnya, membeli lahan baru, lalu membangun rumah. (FIN)

Tags :
Kategori :

Terkait