CIREBON-Meski sudah jelas terbentur aturan usia, Honorer Kategori 2 atau K2 tetap berambisi untuk mengikuti seleksi CPNS. Untuk itu, DPRD Kabupaten Cirebon siap mendampingi honorer K2 ini menuju Kemenpan RB. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Yuningsih MM kepada Radar mengatakan, honorer K2 masih sangat antusias dan berambisi mengikuti CPNS. “Memang terbatas usia, tetapi mereka tetap ingin menjadi PNS,” ujarnya kepada Radar Cirebon. Yuningsih mengatakan, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan para guru honorer K2. Dan dewan mengakui sangat sulit untuk bisa membantu mereka. Namun demikian, pihaknya akan memberikan pendampingan kepada para honorer K2 yang akan menuju Kemenpan RB. “Rencananya tidak lama lagi, mereka K2 akan berangkat menuju Kemenpan RB. Nah untuk itu, kami akan dampingi mereka. Mungkin yang akan mendampingi sesuai tupoksi ya komisi satu,” tuturnya. Pihaknya sangat mendukung langkah honorer K2 yang akan mendatangi Kemenpan RB. Selama tujuannya baik, dia bersama wakil rakyat yang lainnya akan mendukung penuh. “Karena kasihan mereka (K2, red) banyak juga gaji mereka Rp100 ribu sampai Rp300 ribu dalam satu bulan. Tidak sebanding dengan jerih payah dan pengorbanan demi mencerdaskan anak bangsa,” ungkapnya. Pada kesempatan itu, Yuningsih juga berharap Pemkab Cirebon bisa mengalokasikan anggaran tambahan untuk para honorer K2 ini. Sehingga gaji mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebelumnya, Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Cirebon, Wardi SAg mengungkapkan, honorer K2 telah didzolimi dengan aturan yang telah dibuat, seperti PP 48 tahun 2005, PP 43 tahun 2007 dan PP 56 tahun 2012. “Harusnya, tahun 2013 persoalan K2 selesai. Tapi, sampai hari ini belum juga terselesaikan. Apalagi, tahun 2014 pemerintah pusat malah memberlakukan bagi ASN dengan aturan-aturan tertentu untuk pengangkatan CPNS, melalui UU ASN,” jelas Wardi. Dia menyampaikan, saat ini ada 1.780 K2. Tapi, 424 K2 sudah diterima CPNS. Sementara sisanya belum. Padahal, ada honor yang sudah mengabdi sejak tahun 1990. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah bisa membawa honorer K2 lebih sejahtera. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH mengatakan siap menyepakati tunjangan honorer K2 masuk dalam APBD Kabupaten Cirebon. “Sebanyak apa pun keberadaan K2 ini, harus diperhatikan. Kita akan pastikan siap menyepakati tunjangan honorer K2. Tapi, tidak untuk honorer di luar K2,” jelasnya. Namun demikian, kata pria yang akrab disapa Jimus itu, pihaknya harus melihat dulu pertimbangan dasar hukumnya bersama-sama TAPD Kabupaten Cirebon. Hanya saja, pihaknya me-warning agar jangan sampai para tenaga honorer yang baru-baru dan jumlahnya cukup banyak ikut dimasukan. Harus ada persyaratan tertentu, misalnya dilihat dari masa pengabdian kerja mereka. “Selama ini saya banyak mendengar, ada banyak tenaga honorer baru di lingkungan pemda. Hal itu dibenarkan oleh pemerintah daerah, karena dinas membutuhkan. Jangan sampai mereka yang baru, saya juga enggak tahu statusnya apa itu, nantinya ikut-ikutan dimasukan,” jelasnya. (den)
Kategori :