CIREBON-Rekomendasi KASN tentang penyelenggaraan open bidding eselon II telah diterima BKPSDM Kabupaten Cirebon. Mulai besok (10/10), BKPSDM membuka pendaftaran open bidding jabatan eselon II yang mengalami kekosongan. Kabid Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Cirebon Sri Darmanto kepada Radar Cirebon mengatakan, harusnya pelaksanaan open bidding dilaksanakan untuk empat jabatan eselon dua yang mengalami kekosongan. Namun karena untuk efisiensi anggaran, maka menjadi tujuh jabatan eselon II. Otomatis, tiga jabatan yang kosong akibat eselon II yang pensiun di awal tahun 2019, akan digabungkan pelaksanaan open bidding-nya. “Karena kita ingin ada efisiensi anggaran, maka tiga eselon II yang akan pensiun di awal tahun 2019 ini, akan kami satukan open bidding-nya,” tuturnya. Adapun untuk tahun 2018 ini, ada empat jabatan yang kosong. Yakni Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala DPPKBP3A, serta Kepala Badan Kesbangpol. Sedangkan untuk yang pensiun awal 2019 adalah Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Lingkungkan Hidup Daerah, serta Kepala DPMD. Meskipun open bidding dilakukan bersamaan, namun pelantikan pejabat yang mengikuti open bidding tiga jabatan yang kosong pada 2019, tetap akan dilakukan pada 2019 mendatang. “Untuk pelantikan tetap berbeda, tidak digabungkan. Untuk empat jabatan yang kosong saat ini, maka tetap akan dilantik di tahun 2018. Namun untuk jabatan yang kosong di awal 2019, maka pelantikannya menunggu pejabatnya pension atau di bulan Mei 2019 mendatang,” tuturnya. Tiga jabatan yang akan mengalami kekosongan di awal 2019, juga tidak akan terkena perputaran jabatan pada mutasi yang akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan empat jabatan hasil open bidding yang diprediksi akhir tahun 2018 mendatang. “Nggak terkena pergeseran untuk tiga jabatan itu,” ujarnya. Open bidding juga bisa diikuti PNS di luar Pemkab Cirebon dalam lingkup Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan kriteria. “Pesertanya tidak hanya dari Pemkab Cirebon saja, tetapi boleh dari PNS di luar Pemkab Cirebon, namun masih dalam Provinsi Jabar. Boleh, silakan mendaftar sesuai syarat dan kriteria yang ditentukan,” tuturnya. Open bidding ini panitia seleksinya terdiri dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan akademisi. Ketua Pansel dijabat Dr H Didin Muhafidin MSi. Untuk pendaftaran sejak tanggal 10-23 Oktober 2018. Lalu dilakukan seleksi administrasi. Hasil seleksi administrasi pada tanggal 30 Oktober 2018. Kemudian 1 November dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan. Dan tanggal 5, 6 dan 7 November dilaksanakan seleksi oleh assessment center. Tanggal 8 November dilaksanakan wawancara oleh pansel sekaligus dilakukan rekam jejak peserta. Tanggal 9 November pengumuman hasil siapa saja yang berhak menduduki jabatan yang kosong tersebut. Salah seorang pejabat eselon III yang namanya enggan disebut mengaku akan ikut serta dalam pelaksanaan open bidding. Persiapan sudah dilakukan beberapa hari terakhir. Dia berharap, open bidding ini bisa menyeleksi para pejabat yang paling layak menduduki jabatan yang dibutuhkan. “Model open bidding ini tepat. Semoga akan muncul pejabat-pejabat yang professional di bidangnya,” ungkapnya singkat. (den)
Kategori :