JAKARTA-Pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan proses evakuasi korban gempa dan tsunami pada Kamis (11/10). Meski demikian, relawan tetap siaga membantu masyarakat yang ingin melakukan evakuasi. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan tim relawan baru akan melakukan evakuasi jika ada keluarga korban yang meminta bantuan. “Kita tetap akan terbuka. Apalagi status tanggap darurat kemungkinan bakal diperpanjang,” ujarnya, saat mengelar jumpa pers di Gedung BNPB. Keputusan pemerintah menghentikan proses evakuasi memang karena kondisi mayat sudah mulai tak utuh. Jika dipaksakan, kata Sutopo, hal itu bisa membahayakan kesehatan. Namun, hingga kini BNPB belum mampu memastikan keberadaan dan kepastian 5.000 orang yang masih hilang akibat likuifaksi. “Makanya kita tetap meminta relawan tetap siaga, jika ada masyarakat yang menemukan korban meninggal. Harus tetap kita bantu. Apalagi jika itu permintaan langsung dari keluarga korban,” ungkapnya. Data BNPB, Selasa 9 Oktober, 2.010 korban meninggal. Kata Sutopo, semua jenazah telah dimakamkan. 934 dikuburkan masal dan 1.076 di pemakaman keluarga. “Korban yang tak dikenali dan membusuk langsung kita makamkan. Ini untuk mencegah penyakit yang akan ditimbulkan,” ucapnya. Korban hilang kini juga tercatat 671 orang. Pengungsi 82.775 jiwa dan korban luka 10.679 orang. Diungkapkan Sutopo, jumlah pengungsi tersebar di 112 titik di Sulteng. Sementara 8.731 di luar Sulteng. \"Lokasi terdampak likuifaksi akan kita dirikan Memori Park atau tempat bersejarah dan akan dibangun monumen pada lokasi tersebut,” ungkapnya. Upaya rehabilitasi juga akan segera dilakukan. Masih kata Sutopo, Kementerian PUPR akan segera melakukan pembangunan hunian sementara untuk para korban. “Lokasinya sementara disiapakan oleh bupati dan walikota setempat. Di sisi lain, kita juga telah menyusun rencana untuk membangun hunian tetap untuk para korban,” pungkasnya. (rdi/fin)
Kategori :