Ini 4 Relokasi Alternatif Hunian Korban Tsunami Sulteng

BADAN Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) tengah mengkaji wacana relokasi hunian tetap bagi para korban yang terdampak fenomena gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah (Sulteng). Wacana tersebut diajukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ada empat lokasi alternatif yang tengah diusulkan. Antara lain tiga kelurahan di Kota Palu, yakni Kelurahan Duyu, Kelurahan Talise, dan Kelurahan Balaroa, serta satu kelurahan di Kabupaten Sigi, yaitu Kelurahan Sidera. “Pemerintah secara bersama-sama sudah mencari alternatif lokasi hunian tetap. Tim Badan Geologi hari ini akan mengidentifikasi dari sisi keamanannya terhadap bencana geologi. Jadi belum ditetapkan,” jelas Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Rudy Suhendar di Jakarta, kemarin. Keempat lokasi tersebut nantinya akan menjadi lokasi hunian tetap para korban, terutama korban terdampak likuifaksi di Perumnas Balaroa dan Petobo. Rudy menegaskan, relokasi ini mesti dilakukan lantaran daerah bekas gempa dan likuifaksi secara teknis sudah tidak memungkinkan untuk dibangun perumahan. Sebab, di dalam tanahnya sudah berisi puing-puing bangunan. “Secara kasat mata dan teknis kegeologian lokasi itu tidak bisa dibangun lagi,” tegasnya. Nantinya, lahan bekas likuifkasi akan dijadikan memorial park oleh Pemprov Sulawesi Tengah. \"Sementara ini hanya lokasi likuifaksi saja yang dileniasi dan akan dijadikan memorial park untuk mengenang kejadian gempa dan tsnunami,\" jelasnya. Rudy menjelaskan, lokasi terdampak gempa bumi dan likuifaksi paling parah apabila dijadikan tempat hunian kembali akan mengancam keselamatan warga. Pasalnya, struktur tanah sudah mengalami perubahan. “Jika suatu saat nanti runtuh dan sebagainya, sudah tidak murni tanah lagi, karena di dalam tanahnya sudah ada tembok rumah, ada jendela, ada orang juga di bawahnya,” imbuhnya. Rudy mengungkapkan, Badan Geologi memerlukan waktu paling lama satu bulan untuk mengkaji lokasi yang aman. Setelahnya, tim infrasturktur sipil dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendesain struktur bangunan yang cocok diterapkan di wilayah tersebut. Kendati demikian, Rudy menyatakan wilayah Palu dan sekitarnya masih bisa dihuni oleh masyarakat, asalkan memenuhi standar bangunan layak gempa. “Bukan berarti Palu tidak boleh dihuni lagi. Tentunya, bisa dihuni dengan persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi,” pungkas Rudy. BANTUAN BANK DUNIA Sementara itu, Bank Dunia memberikan pendanaan sebesar Rp15,2 triliun untuk memulihkan kondisi di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Lombok, NTB. Bantuan itu untuk mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa dan tsunami. CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva mengatakan dana sudah siap untuk dicairkan. ”Bergantung dari pemerintah (Indonesia). Jika mereka menginginkannya akan kita cairkan,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima redaksi Fajar Indonesia Network/FIN (Radar Cirebon Group) Minggu (14/10). Kristalina mengaku prihatin dengan kondisi para korban, khususnya di Sulteng. Saat bersama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla datang langsung menyaksikan situasi para pengungsi dan kondisi Palu yang porak-poranda, Kristalina mengungkapkan kesedihannya. “Kami mendengar berbagai kisah dari mereka yang terdampak. Kami pun memutuskan menyediakan dukungan menyeluruh hingga USD satu miliar (Rp15,2 triliun) bagi Indonesia,” ungkapnya. Bank Dunia memperkirakan bencana gempa di Lombok dan gempa serta tsunami Sulteng menyebabkan kerugian fisik sekitar USD 531 juta. Kata Kristalina, kerugian perumahan diperkirakan USD 181 juta, sektor non perumahan sekitar USD 185 juta, dan kerugian infrastruktur mencapai USD 165 juta. “Pendanaan itu juga akan memperkuat sistem monitoring dan peringatan dini serta membantu mendanai rekonstruksi infrastruktur dan layanan di tingkat perumahan dan lingkungan warga,” ungkapnya. Selain mendapatkan pendanaan yang bisa ditarik saat dibutuhkan tersebut, Bank Dunia juga memberikan hibah senilai US$5 juta (Rp76 miliar) untuk memberi bantuan teknis di bidang perencanaan. Ini untuk memastikan rekonstruksi yang dilakukan memiliki daya tahan yang tinggi. Dijelaskan Kristalina, bantuan Bank Dunia ini termasuk bantuan tunai bagi 150 ribu keluarga paling miskin yang terdampak bencana selama enam bulan hingga satu tahun. “Laporan tersebut mengacu pada kerugian ekonomi berdasarkan analisis ilmiah, ekonomis dan teknis. Ini tidak termasuk kehilangan nyawa, tanah atau kehilangan pekerjaan, kerabat keluarga dan bisnis sebagai upaya mendukung rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Indonesia,” jelasnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya mengapresiasi dukungan Bank Dunia. Sebab, memulihkan kehidupan dan mata pencaharian warga yang terdampak bencana alam adalah prioritas utama pemerintah. (via/riz/FIN)