CIREBON-Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Cirebon tengah memantau dan mendorong langsung dua pembangunan di Kabupaten Cirebon yang mengalami keterlambatan. Dua pembangunan tersebut yakni jembatan Pejambon dan pembangunan gedung kelas 3 RSUD Waled. Kasie Intel Kejari Sumber Aditya Rakatama kepada Radar Cirebon mengatakan ada dua pengerjaan pembangunan yang tengah dipantau dan didorong langsung oleh pihaknya karena mengalami keterlambatan. “Ada beberapa kegiatan yang kita dorong, pertama di RS Waled dan PUPR juga,” ujarnya beberapa waktu yang lalu. Untuk keterlambatan pembangunan jembatan Pejambon menurut Aditya disebabkan karena memang gejala alam. “Pembangunan jembatan di Pejambon itu longsor, itu kan diluar kehendak kita. Akhirnya mereka yang harusnya bisa kerja untuk item berikutnya harus menahan yang longsor tadi, akhirnya ada keterlambatan tetapi kita terus dorong, itu kesalahan bukan dari penyedia tetapi karena faktor alam,” tuturnya. Sedangkan keterlambatan pembangunan gedung kelas tiga RSUD Waled disebabkan karena kendala penyediaan barang. “RS Waled pembangunan kelas tiga dengan anggaran 23 miliar, itu juga kita dorong agar bisa selesai. Keterlambatan karena penyediaan barangnya, informasi terakhir sudah mulai berjalan,” paparnya. Agar tidak terjadi penyelewengan, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi kepada PPK terkait. “Kami selalu berpesan kepada PPK, ketika nanti pada saat proses pembayaran misalnya dari TP4D merekomendasikan 10 hari sebelum masa kontrak berakhir harus sudah selesai. Artinya ada waktu 10 hari ini untuk cek ricek lagi ada nggak kurangnya. Terkait dengan proses pembayaran disesuaikan dengan progres, kalau progresnya cuma 70 persen ya bayarnya 70, itulah fungsi kita,” ungkapnya. TP4D menurut Aditya pada tahun ini akan memantau sebanyak 19 pembangunan yang ada di kabupaten Cirebon. “TP4D di Kabupaten Cirebon tahun 2018 mendampingi sebanyak 19 kegiatan,” tuturnya. 19 kegiatan yang tengah didampingi TP4D selama 2018 ini adalah Rumah Sakit Waled ada dua kegiatan. Dinas Kelautan satu kegiatan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Cirebon itu ada dua kegiatan, kemudian BBWS lalu Dinas Pendidikan Disperindag dan KPU. “Adanya TP4D ini tujuannya agar pembangunan di daerah bisa lebih maksimal. Ini dilatarbelakangi karena adanya keragu-raguan dari user untuk menjalankan proyek. Yang kedua penyerapan anggaran tidak maksimal terus kemudian juga stigma kriminalisasi kebijakan pejabat dan adanya kita selaku aparat penegak hukum tidak boleh terlampau cepat mempidanakan kebijakan atau terobosan yang diambil pejabat daerah,” pungkasnya. (den)
Kategori :