Kantor OPD digeledah Tim KPK, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), kantor Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bekerja menyidik kasus dugaan suap Bupati Cirebon terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon dan penerimaan hadiah. Sejak Jumat (26/10/2018) hingga Minggu (28/10/2018) penyidik terus melakukan penggeledahan secara pararel di 15 lokasi. Berlanjut pada Senin (29/10/2018) penyidik juga menggeledah 6 lokasi. \"Setelah melakukan penggeledahan di 15 lokasi, Senin 29 Oktober 2018 KPK kembali lakukan penggeledahan di 6 lokasi, yaitu: Kantor Dinas PUPR, Rumah Kepala Dinas PUPR, Rumah Kepala Bidang Bintek, dan Rumah saksi lain di Cirebon,\" ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah Selasa (30/10/2018) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Dari enam lokasi penggeledahan tersebut, lanjut Febri, penyidik menyita sejumlah dokumen proyek dan dokumen kepegawaian. Pantauan radarcirebon.com, sepertinya penggeledahan itu masih terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Targetnya seluruh OPD. Semua itu menyangkut suap promosi jabatan dan suap perizinan proyek di Kabupaten Cirebon. Belum lama ini ada 592 ASN dimutasi oleh Sunjaya Purwadi Sastra. Tepatnya 23 oktober 2018. Mutasi tidak sedikit itu menyentuh semua lini. Ada pejabat eselon III dan IV. KPK menemukan rekening penampung senilai Rp6,425 miliar. Ada dugaan uang di rekening itu dana setoran dari para ASN. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan tim penyidik sudah punya data soal ratusan pejabat yang dilantik Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra pada awal Oktober lalu. “Kan Oktober 2018 itu (tanggal 3 Oktober, red) ada sekitar 400 pejabat yang dilantik. Nanti akan kita dalami apakah dari 400 pejabat yang dilantik itu semuanya membayar. Apakah nilai Rp6 miliar itu (Rp6,425 miliar, red) bagian dari 400 orang itu,” terang Alexander Marwata di Jakarta. Tapi, bisa juga suap itu dari proyek-proyek di Kabupaten Cirebon. “Nanti pasti akan kita dalami. Setorannya dari mana saja. Kalau dari proyek, ya kita dalami dari proyek mana saja. Nanti pasti akan kita dalami lebih lanjut,” tegasnya. (*)
Kategori :