Indramayu Hattrick Raih Opini WTP

INDRAMAYU - Bupati Indramayu, Anna Sophanah, menerima piagam penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas perolehan capaian standar tertinggi atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Penghargaan Menteri Keuangan RI ini diserahkan Rabu (31/10), di Aula Soekarno Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Penghargaan diberikan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, yang diwakili Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, pada acara Rakor Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah antara DJPB Provinsi Jawa Barat dengan Pemda di Jawa Barat. Raihan Opini WTP yang diraih Kabupaten Indramayu, menjadi prestasi manis. Pasalnya, sejak tahun 2015, Kabupaten Indramayu telah berhasil meraih opini WTP. Itu artinya, Kabupaten Indramayu telah tiga kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK (hatrick) . Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa menilai, Kabupaten Indramayu mendapat opini WTP dari Kemenkeu karena telah memenuhi capaian pada LKPD.  Ini dapat dimakna bahwa LKPD telah disajikan secara wajar atas aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kemudian telah terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif. Selanjutnya LKPD telah diungkapkan secara memadai, dan telah dipenuhinya seluruh ketentuan yang berlaku. Bupati Indramayu Anna Sophanah mengatakan, opini WTP merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang sehat sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Menurut Anna, adanya fakta perbaikan kualitas dan status laporan keuangan tersebut menggambarkan secara umum bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, jelasnya, manfaat dan dampak penggunaan uang negara dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga hal ini tentunya akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. “Untuk meraih ini tidak semata-mata disaiikan oleh laporan keuangan tapi juga ditopang efektifitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap Undang-undang”, katanya. (oet)