Banyak Bantuan Pemerintah Masih Salah Sasaran

KUNINGAN - Sejumlah bantuan pemerintah yang digulirkan untuk tujuan pemerataan kesejahteraan rakyat, ternyata belum sepenuhnya terlaksana. Buktinya masih banyak ditemukan masyarakat miskin yang belum bisa menikmati bantuan tersebut karena alasan tidak tepat sasaran, belum lengkapnya persyaratan administrasi, hingga rumitnya birokrasi. Hal itu menjadi perhatian serius bagi Imi Sutimi (46), penggiat sosial yang bergabung di beberapa komunitas sosial di Kabupaten Kuningan. Imi mengungkapkan, meski telah banyak program pemerintah, namun masih banyak masyarakat miskin yang terlantar. \"Sebenarnya sudah banyak program pemerintah yang apabila diterapkan dapat membantu kesulitan yang dialami masyarakat miskin. Tetapi pada praktiknya di lapangan masih sangat banyak program yang belum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan,\" ungkap ibu dari tiga anak tersebut. Imi mengungkapkan, masih banyak bantuan yang dalam penyalurannya tidak tepat sasaran. Semisal pembagian beras sejahtera atau rastra, Imi menemukan, masih banyak beras gratis dari pemerintah tersebut disalurkan kepada warga mampu,  sedangkan warga yang benar-benar miskin dan membutuhkan ternyata hanya bisa gigit jari. \"Tidak tepatnya sasaran bantuan salah satu faktornya kemungkinan adalah dari masalah pendataan. Perlu perbaikan dan pemutakhiran data oleh pihak-pihak terkait seperti pemerintahan desa maupun BPS (Badan Pusat Statistik) agar mereka yang belum tersentuh bisa segera mendapatkan bantuan,\" lanjutnya. Imi menambahkan bahwa selain masalah pendataan, masalah administrasi dan rumitnya birokrasi menjadi kendala yang sering dihadapi masyarakat miskin di lapangan, sehingga banyak yang sudah mendapatkan bantuan namun tidak dapat menggunakan fasilitas yang didapatnya. \"Masyarakat awam perlu pendamping untuk mendampingi dan mengadvokasi. Karena banyak dari mereka yang belum mengerti. Contohnya untuk penggunaan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Banyak yang sudah menerima, namun tidak dapat menggunakannya karena menganggap rumitnya penggunaan baik proses pendaftaran ataupun proses lainnya,\" ujar Imi yang mencontohkan kasus penanganan balita Rizki Aditia (5) warga Sindangsari yang mengalami kelainan mata hingga terancam kebutaan total. Untuk itu, dirinya berharap agar pemerintah lebih mempermudah proses penggunaan bantuan dan menghilangkan birokrasi yang rumit saat masyarakat membuat kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. Terutama kepada aparat pemerintahan desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurut dia, seharusnya bisa memberikan pendampingan untuk penyaluran dan penggunaan fasilitas bantuan tersebut agar tepat sasaran penyaluran dan manfaatnya oleh masyarakat miskin tersebut. (fik)