Tahun ini Pemkab Buka Lagi CPNS

Dua Tahun Ditutup, 600 PNS Pensiun KUNINGAN - Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Setelah dua tahun Pemkab Kuningan tidak menerima seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tahun 2013 pemkab memastikan adanya peluang penerimaan CPNS bagi umum. Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan, Drs H Yosep Setiawan MSi, membenarkan hal itu. “Saya belum berani bilang ada penerimaan CPNS umum tahun ini, tapi peluang ada,” tegas Yosep, saat dikonfirmasi Radar, di kantornya, Selasa (19/3). Ia mengaku telah mengajukan quota lengkap beserta formasinya untuk sekitar 200 CPNS ke Kemenpan. Quota itu benar-benar harus sesuai kebutuhan pegawai Kuningan. Seperti tenaga medis, para sarjana teknik semisal teknik planotologi, ahli akuntansi, dan ahli lingkungan. Selain itu, guru matematika, fisika, kimia, Bahasa Ingris serta sarjana hukum. “Perbandingan sarjana hukum dengan sosial jomplang sekali. Padahal di era seperti ini, era di mana orang banyak dibenturkan dengan persoalan hukum, sarjana hukum sangat dibutuhkan. Kita ingin, satu dinas punya satu sarjana hukum,” ucap Yosep. Namun hingga kini, pengajuan formasi tersebut belum diterimanya dari pusat. Tanda-tanda turunnya formasi tersebut, juga belum ada. Yosep memperkirakan, formasi CPNS biasa turun ke daerah sekitar September. Kemudian diumumkan pada Oktober. “Kalau sudah ada, nanti kita umumkan,” janji dia. Sesuai rapat Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tes CPNS tidak akan dilakukan oleh provinsi maupun kabupaten/kota. Tes CPNS akan disentralisasi oleh pusat dengan menggandeng konsorsium dari 5 perguruan tinggi (PT) terkemuka. Yaitu UI, ITB, Unpad, IPB dan UGM. “Sistem baru itu diterapkan untuk mencegah terjadinya hal berbau tidak enak,” jelasnya. Yang jelas Kuningan memiliki fokus koridor zero growth. Artinya kalau yang pensiun 200, maksimal rekrutmen barunya juga harus 200. Tapi karena Kuningan memiliki kelebihan pegawai di bidang tertentu, maka quota yang akan diterima disesuaikan dengan kebutuhan saja. Misal dari 200 pensiun tadi, hanya menerima 100 atau 150 CPNS. Itu dilakukan karena pihaknya pun mesti mempertimbangkan APBD. Ia ingin struktur APBD Kuningan semakin baik dengan target kondisi ideal 50% belanja kegiatan, 50% belanja pegawai. “Sekarang kondisinya kan 68% belanja pegawai, sedangkan belanja kegiatan hanya 32%,” sebut Yosep. Menurut dia, penambahan formasi CPNS seharusnya diiringi dengan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Namun kenyataan tidak demikian. Maka pemkab dituntut untuk berhati-hati dalam penerimaan quota CPNS. “Dua tahun Kuningan tidak menerima CPNS. Dua tahun itupula sudah ada 600 lebih PNS pensiun. Setiap tahunnya rata-rata PNS pensiun berjumlah 300 orang. Meski begitu, penerimaan CPNS baru nanti tetap harus mempertimbangkan APBD. Kita harus hati-hati,” kata dia. (tat)