Utang BPJS Pemkab Kuningan Lunas Tahun Depan

KUNINGAN - Selama dua tahun yakni 2018-2019, APBD Kabupaten Kuningan benar-benar dalam titik nadir. Ini tidak terlepas dari kewajiban membayar utang kepada BPJS yang besarannya mencapai Rp 89 miliar. Ditambah lagi pemkab harus menyedikan anggaran bagi ribuan tenaga harian lepas (THL) yang diangkat tahun ini. Sebelumnya, para THL ini adalah tenaga honorer di setiap SKPD. Dampak dari kewajiban membayar utang BPJS dan gaji ribuan THL, anggaran rutin untuk setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terpaksa dipangkas. Bahkan direncanakan untuk tahun 2019, pemangkasan anggaran rutin setiap SKPD mencapai 50 persen. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan Apang Suparman tak memungkiri jika tahun ini dan tahun depan merupakan masa-masa sulit bagi Pemkab Kuningan. Hal itu tidak terlepas deadline dari pemerintah pusat agar utang ke BPJS segera dilunasi. “Total utang ke BPJS mencapai Rp 89 miliar. Tahun ini sudah dibayar sebesar Rp 24 miliar di mana setiap bulannya pemkab mencicil Rp 2 miliar. Kemudian untuk tahun depan harus lunas semuanya di bulan September yakni Rp 65 miliar. Pembayarannya langsung diambil dari dana perimbangan yang dikucurkan pemerintah pusat,” papar Apang kepada Radar Cirebon, kemarin (13/11). Menurut dia, pemotongan anggaran perimbangan Kementerian Keuangan untuk membayar utang ke BPJS yang mencapai Rp 63 miliar di tahun depan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan di Kabupaten Kuningan. Begitu juga anggaran untuk setiap SKPD, mau tidak mau harus dipangkas. Hal itu berimbas terhadap kegiatan di instansi itu sendiri. “Betul seperti yang pernah dikatakan Pak Sekda Dian beberapa waktu lalu bahwa ini adalah tsunami anggaran bagi Kabupaten Kuningan. Selama dua tahun, pemkab diharuskan melunasi piutang BPJS. Jumlahnya sangat besar bagi Kabupaten Kuningan yang pendapatan asli daerah (PAD) tidak terlalu besar,” ujarnya. Ditanya soal ketersediaan gaji bagi pegawai THL yang akan diangkat pemerintah daerah, Apang menerangkan, bahwa anggarannya sudah disediakan di APBD 2019. Namun besarannya belum ditentukan lantaran jumlah honorer yang diangkat menjadi THL juga masih dalam pendataan. BPKAD hanya mempersiapkan bidang anggaran untuk penggajiannya. Sedangkan pendataan adalah kewenangan BKPSDM. “Tugas kami hanya mempersiapkan anggarannya saja. Untuk berapa jumlah pegawai yang diangkat menjadi THL, silakan tanyakan langsung ke BKPSDM. Itu kewenangan dari BKPSDM. Pada prinsipnya, anggaran untuk penggajian THL sudah dialokasikan di APBD 2019,” tegas dia. Apang yakin jika utang ke BPJS sudah lunas, maka di tahun 2020, kondisi keuangan Pemkab Kuningan kembali normal. Artinya, tidak ada pemangkasan untuk SKPD lagi. “Selama dua tahun ini harus kencangkan ikat pinggang. Baru di tahun 2020 mendatang kembali normal. Beban yang ditanggung oleh pemkab saat ini cukup berat, dan terpaksa anggaran untuk SKPD juga mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya. Terkait pemangkasan anggaran di tahun depan, dibenarkan Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (DPRPP) HM Ridwan Setiawan dan juga Ammirudin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ridwan menyatakan bahwa untuk tahun depan, anggaran bagi instansinya mengalami penurunan hampir sebanyak 50 persen. “Ya memang ada pengurangan anggaran untuk instansi kami di tahun depan. Kalau tidak salah mencapai 50 persen. Ini sangat berdampak kepada program yang sudah direncanakan. Karena ada pemangkasan, ya terpaksa program yang sudah dirancang kembali di-restart ulang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” sebutnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Amiruddin juga pernah mengatakan, terjadi pemangkasan untuk seluruh instansi pemerintah termasuk SKPD yang dipimpinnya. Dia merasakan pemangkasan itu terhadap program dan kegiatan yang dilangsungkan di instansinya. Seperti penyediaan suku cadang untuk alat berat yang digunakan di tempat pembuangan sampah (TPS) Ciniru. “Sangat berat dengan adanya pengurangan anggaran ini karena dampaknya dirasakan langsung oleh kami. Bahkan kami kesulitan untuk membeli suku cadang beko yang ada di TPS Ciniru,” tuturnya. (ags)