Membaca Gerakan Reuni Akbar 212

Basuki Tjahaja Purnama sudah divonis dua tahun penjara pada Mei 2017 lalu setelah serangkaian demo besar-besar dengan puncaknya melalui gerakan 212. Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 ini dituding menistakan agama. Walau target sudah tercapai, kelompok ini tetap membangun aksi. Sekitar dua pekan mendatang, mereka akan menggelar reuni 212 di Monumen Nasional, Jakarta pada Minggu (2/12). Rencana demo itu diklaim bakal dihadiri 3-4 juta orang dari berbagai wilayah Indonesia. https://twitter.com/212ReuniAkbar/status/1063329739560038400?s=19 Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif bahkan mengatakan sudah ada beberapa kelompok yang menyewa gerbong kereta dan membeli tiket pesawat untuk menghadirinya. Unjuk massa itu dipastikan berlangsung meski tujuan awal menuntut Gubernur DKI Jakarta yang biasa disapa Ahok itu terpenuhi. Peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Luthfi Assyaukanie menilai diselenggarakannya Reuni 212 pada 2018 tak hanya karena masalah Ahok. Gerakan tersebut dilakukan karena semangat anti kepada pemerintahan Joko Widodo terus dipelihara. “Itu akumulasi ketidaksukaan terhadap pemerintahan Joko Widodo,” kata Luthfie di Whizz Hotel, Jakarta, Jumat (16/11). Ketidaksukaan tersebut muncul di sebagian massa didorong alasan keyakinan. Sebagian lainnya, Luthfie melanjutkan, tak suka karena Jokowi dan Ahok sempat memotong beberapa dana yang mengalir ke organisasi massa Islam. Lebih dari itu, dia juga menilai ada kepentingan politik pragmatis yang masuk ke dalam gerakan ini. Beberapa aktor memainkan tema-tema kepedihan. Mereka kerap mengendalikan emosi massa dengan mengangkat tema-tema kondisi masyarakat yang semakin buruk akibat dipimpin Jokowi. Misalnya, hidup makin susah, ekonomi amburadul, dan politik makin kacau. “Ini yang disebut Jokowi sebagai politik genderuwo,” kata Luthfie. Dosen Filsafat Universitas Indonesia Donny Gahral Adian pun sependapat. Isu penistaan agama yang dilakukan Ahok hanyalah payung dari berbagai masalah lain yang ada sejak Jokowi dilantik sebagai presiden. “Ada isu asing, pribumi-nonpribumi, dan lain sebagainya. Ada satu persenyawaan isu yang sudah hadir lama di pemerintahan Jokowi,” kata Donny. Isu tersebut beresonansi dengan kegelisahan kelas menengah Islam perkotaan di Indonesia yang haus identitas. Menurut Donny, gerakan 212 memberikan isu kepada kelas menengah Islam perkotaan untuk diperjuangkan. Para penggerak aksi 212 pun mampu mendistribusikan identitas itu dengan narasi-narasi keagamaan dan menggugah emosi. Hanya saja, unjuk massa tahun ini diperkirakan tak sekuat pada Desember 2016 lalu. Sebab, tidak ada pemantik yang cukup besar sebagaimana kasus Ahok lalu. Peta politik tahun ini pun sudah berubah. Menurut Donny, banyak pihak yang dulu berada di kubu PA 212 telah beralih menjadi pendukung Jokowi. Bahkan, Jokowi menggaet Ma\'ruf Amin, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai calon wakil presiden. “Bukan hanya stempel halalnya, tapi yang buat stempel halal sudah diambil oleh Jokowi jadi cawapres,” kata Luthfie. Juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengakui jika Reuni 212 dilakukan untuk mengkritik Jokowi. Pasalnya, pemerintahan Jokowi saat ini kerap mengesampingkan agama dari kehidupan bernegara karena mendukung penista agama. Tak hanya itu, dia menuduh Jokowi kerap mengkriminalisasi ulama dalam empat tahun terakhir. Meski demikian, Novel berdalih Reuni 212 tak mengusung agenda politik, terutama Pilpres 2019. Novel mengklaim Reuni 212 merupakan wadah silaturahmi akbar antaraulama, tokoh, serta aktivis yang peduli terhadap agama. Menurutnya, acara ini akan berlangsung setiap tahun, tak peduli siapa pemerintah yang akan memimpin ke depan. “Kalau tahun depan seumpama Prabowo terpilih menjadi presiden, tetap kami bikin. Kalau Jokowi tetap kami bikin,” kata Novel. Novel bakal mempertimbangkan mengundang pasangan nomor urut 02 dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Reuni 212. Hal serupa tak akan dilakukan terhadap Joko Widodo-Ma\'ruf Amin. (*)