Ribuan KCMS Salah Cetak

Banyak Data Tak Valid, Sekda Minta Dievaluasi LEMAHWUNGKUK - Ribuan masyarakat kurang mampu yang harusnya menerima KCMS (Kartu Cirebon Menuju Sejahtera) di RW 10 Pesisir Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk hingga saat ini belum menerima KCMS. Pasalnya, KCMS yang pada sekitar Oktober lalu sudah sempat datang dan bakal didistribusikan ke masyarakat, ditarik kembali lantaran terjadi kesalahan penulisan pada alamat. Ketua RW 10 Pesisir Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kadiro mengatakan, alamat yang tertulis seharusnya RW 10, namun pada KCMS untuk warganya, tertulis RW 01 Pesisir. Total KCMS yang salah sekitar dua ribu kartu. “Tadinya memang sudah datang di kelurahan, tapi ternyata alamatnya salah, jadi RW 01 semua, padahal di sini RW 10. Katanya mau diperbaiki secepatnya, tapi sampai sekarang masih belum juga datang,” tuturnya saat diwawancara di kediamannya, kemarin. Dikatakannya, di kelurahan lain, KCMS sudah dibagikan bahkan sudah bisa dinikmati. Maka dari itu, dirinya berharap KCMS yang telah diperbaiki bisa segera datang, sehingga bisa didistribusi dan dinikmati oleh masyarakat. Senada, Ketua PKK dan Ketua Kampung Siaga RW 10 Pesisir Kelurahan Panjunan, Siti Nuraeni mengatakan, selama KCMS belum diterima masyarakat, saat ini, masyarakat miskin yang hendak berobat menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Karena kesalahan cetak ini, diakui Siti, ada dispensasi dari pihak puskesmas dan dinsosnakertrans dalam hal pembuatan dan penggunaan SKTM. “Memang ada yang dapat jamkesmas, tapi ada juga yang tidak dapat. Nah, mereka yang tidak dapat dan memang harus di-cover akhirnya menggunakan SKTM. Karena ada salah cetak, jadi katanya dapat dispensasi kemudahan pembuatan,” bebernya. Bila di RW 10 Pesisir Kelurahan Panjunan terjadi kesalahan cetak, lain halnya dengan RW 05 Pegajahan Selatan Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Lemahwungkuk. Berdasarkan data yang ada di pihak RW, dibutuhkan sekitar 700 lebih KCMS untuk meng-cover masyarakat miskin yang ada. Namun, saat datang, ternyata hanya sekitar 300 masyarakat yang ter-cover. Setelah didata ulang, ada 177 kepala keluarga yang belum mendapatkan atau setara dengan 412 anggota keluarga belum mendapatkan KCMS. Ketua RW 05 Pegajahan Selatan Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Lemahwungkuk, Nana Rodji mengatakan, kekurangan KCMS itu sudah diajukan ke pihak kelurahan. Namun sayangnya, hingga saat ini, masih belum ada kejelasan, kapan KCMS tambahan itu selesai. “Saya setiap ketemu dengan warga yang belum dapat sering ditanyain, kapan selesainya. Padahal kan sudah diajukan,” ujarnya saat diwawancara di kediamannya, kemarin. Apakah ada yang mengeluhkan penggunaan KCMS? Nana menjelaskan, hampir seluruh masyarakat yang ada bingung, lantaran tidak begitu tahu manfaat atau penggunaan KCMS secara optimal. Tidak hanya itu, banyaknya program jaminan sosial seperti Jamkesmas, SKTM dan KCMS membuat masyarakat semakin bingung. “Sekarang ya masyarakat bingung, ada jamkesmas, ada SKTM, ada juga KCMS. Ada yang tidak mendapatkan KCMS, ada yang dapat jamkesmas, ada yang pakai SKTM. Mereka bingung untuk menggunakannya,” bebernya. Diakuinya, hingga saat ini, belum pernah ada penjelasan langsung dari pemerintah terkait penggunaan KCMS. Nah hal itulah, yang juga akhirnya membuat masyarakat ragu untuk menggunakan KCMS. “Di rumah sakit sebagian sudah berjalan, tapi kadang masih ragu. Katanya juga bisa buat pendidikan, tapi dalam bentuk apa?” lanjutnya. Tidak hanya itu, diakui Nana, pada KCMS yang sudah dibagikan pun, banyak masyarakat yang komplain, lantaran terjadi kesalahan, mulai dari penulisan nama atau yang lainnya. Hal itu, lanjut dia, terkadang menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik. “Pernah kejadian karena salah nama, tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara kalau ada kesalahan, itu mengurusnya mulai dari fotokopi KK, KTP dan lainnya,” bebernya. SEKDA MINTA DIEVALUASI Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs Hasanudin Manap MM mengakui bila dalam pelaksanaannya, KCMS perlu dievaluasi. Karena banyak data yang tidak valid dan banyaknya masyarakat yang tidak ter-cover. “Memang perlu dievaluasi, tapi kalau dewan mengatakan dibubarkan, saya rasa bahasanya jangan begitu,” tuturnya, Selasa (19/3). Diakuinya, masyarakat yang tidak menggunakan KCMS memang bisa menggunakan SKTM. Hasan pun menyadari bila keberadaan KCMS masih jauh dari sempurna. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan data yang digunakan dalam KCMS. “Datanya tidak sama, yang kami gunakan data PSED yang berkisar 66 ribu warga miskin. Sementara data di DKK mencapai hampir 150 ribu. Ini yang menjadi masalah,” bebernya. Penggunaan kembali SKTM, kata dia, adalah salah satu upaya untuk tetap meng-cover masyarakat miskin. “Daripada mereka tidak ter-cover, maka dari itu pakai SKTM. Tadinya kita berupaya dan berharap dengan KCMS bisa ter-cover semuanya. Makanya, kami buat PSED. Tapi ternyata masih ada yang belum ter-cover. Maka dari itu, agar semuanya bisa menikmati, digunakan SKTM,” bebernya. ANO NILAI KCMS BANYAK SALAH SASARAN Sementara, Wali kota Cirebon 2013-2018 terpilih, Drs H Ano Sutrisno MM  mengaku, saat turun ke lapangan, banyak menemukan kejanggalan dari program KCMS. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang menikmati KCMS, terkategori mampu. Sementara, di sekitarnya banyak warga miskin yang tidak mendapatkan fasilitas kartu jaminan kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi itu. “Saya banyak menemukan di lapangan. Orang miskin tidak dapat KCMS, orang kaya malah dapat. Ini salah sasaran,” terangnya saat berkunjung ke Graha Pena Radar Cirebon, Rabu (20/3). Untuk itu, dia berjanji akan melakukan pembenahan kepada instansi terkait yang menangani KCMS. Dia juga akan melakukan pendataan ulang dan penertiban terhadap KCMS yang salah sasaran. Meski banyak kejanggalan dan salah sasaran, Ano tidak sependapat jika ada yang menilai KCMS di bidang kesehatan mengalami kegagalan. Namun, dia menilai tidak efektifnya KCMS karena tidak diikuti dengan anggaran yang cukup dari dinas bersangkutan. Jika demikian, Ano menganggap wajar program KCMS di bidang kesehatan tidak maksimal. “Sekarang dinas mau memberikan pelayanan bagaimana, kalau tidak dianggarkan dalam anggarannya?” tanyanya. Karena itu, antara program KCMS dan instansi terkait, harus berani melakukan langkah dengan melakukan penganggaran. Dia pun komitmen untuk tetap melanjutkan program KCMS. “Tetap akan saya lanjutkan program ini,” janjinya. (kmg/ysf)