Pemkab Tunggu Kucuran Dana Pusat, Lelang Jalan Lingkar Timur Sampora Tersendat

KUNINGAN-Penuntasan jalan lingkar timur yang membentang dari Sampora sampai Ancaran, kemungkinan baru akan dilakukan di tahun depan. Pasalnya, hingga menjelang akhir tahun ini, proses lelang ruas jalan tersebut masih direncanakan oleh pemerintah pusat. Berkali-kali rencana lelang batal dilakukan lantaran berbagai hal. Padahal Pemkab Kuningan semula optimistis jika pengerjaan ruas jalan lingkar timur bisa dilakukan mulai pertengahan tahun ini. Namun nyatanya, kegagalan beberapa kali lelang menyebabkan proyek yang masuk dalam daftar multiyears ini urung dikerjakan secepatnya karena terkendala proses lelang. Tentu saja banyak masyarakat yang kecewa dengan belum dilakukannya penuntasan pembangunan ruas jalan lingkar timur. Misalnya seperti yang diutarakan Fendi, warga Karangmangu, Kecamatan Kramatmulya. Dia semula yakin jika ruas jalan itu akan segera terakses dengan Garatengah yang sudah hotmix. Tapi hingga sekarang, belum ada tanda-tanda bakal ada pengerjaan. “Tadinya saya sangat yakin jika ruas jalan Karangmangu sampai Ancaran bisa tuntas atau minimal bisa dilalui tahun ini. Eh sampai sekarang belum ada tanda-tanda ruas jalan lingkar timur itu dikerjakan. Nggak tahu kendalanya di mana,” katanya kepada Radar Kuningan. Dia melihat jika akses jalan lingkar timur sudah tersambung dari Sampora hingga Ancaran, akan membawa dampak positif bagi usahanya. Termasuk juga pengusaha kecil lainnya yang akan merasakan manfaatnya. “Kalau ruas jalan itu sudah rampung dan tersambung, maka pengiriman bata kepada pembeli di wilayah utara maupun selatan Kuningan bisa lebih cepat. Sekarang ini kalau mau mengantarkan bata ke wilayah Kuningan, harus memutar ke jalur protokol. Begitu juga ke wilayah Cilimus. Sebagai masyarakat kecil, kami sih berharap ruas jalur timur yang sangat vital ini bisa segera tersambung agar ekonomi masyarakat juga terangkat,” harap lelaki yang berprofesi sebagai perajin bata tersebut. Komentar serupa dilontarkan Udin, warga Cikaso. Menurut dia, penuntasan ruas jalan lingkar timur akan sangat efektif memangkas jarak tempuh menuju tempat kerjanya di wilayah Kuningan kota. Karena itu, Udin sangat menyayangkan belum dimulainya pengerjaan ruas jalan lingkar timur. “Dulu kami mendengar tahun ini sudah bisa dilakukan pengerjaan, tapi kok sampai menjelang tutup tahun, belum ada kegiatan pembangunan. Kami sendiri tidak tahu kendalanya di mana. Warga sendiri sangat menunggu ruas jalan lingkar timur itu bisa secepatnya selesai karena kepentingan masyarakat terbantu,” ujarnya. Terpisah, Plt Kepala DPUPR Kabupaten Kuningan HM Ridwan Setiawan melalui Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Teddy Sukmajayadi ST MSi tak memungkiri jika proses lelang ruas jalan lingkar timur mengalami beberapa kali penundaan. Awalnya, lelang ruas jalan ini akan diketahui pemenangnya di bulan April lalu, dan kemudian mundur ke bulan Agustus sampai November ini. “Ada beberapa kali penundaan lelang oleh panitia lelang di pemerintah pusat. Dimulai dari April, Agustus, September, dan sekarang November. Kami sendiri tidak tahu penyebabnya,” jabar Teddy. Sebelumnya, kata dia, pihaknya mendapat kabar jika lelang akan dilangsungkan tanggal 16 November. Tapi kemudian mundur kembali ke 23 November. Selama jeda waktu rencana lelang, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Kementerian PUPR serta Pemprov Jawa Barat. “Dari hasil komunikasi itu kami menduga jika proses lelang urung dilaksanakan mungkin karena sumber anggaran pembangunannya yang belum pasti dialokasikan dari mana. Tapi setelah keluarnya surat persetujuan dari Kementerian Keuangan tentang anggaran pembangunan lingkar timur di awal bulan ini, lelang kemungkinan akan berlangsung secepatnya. Semoga saja bisa secepatnya pelaksanaan lelang dilakukan,” sebut dia. Teddy menambahkan, berdasarkan keputusan Menkeu, pembangunan ruas jalan lingkar timur masuk dalam program multiyears. Artinya proyek ini akan dikerjakan setiap tahun sampai selesai, tak terbatas di tahun ini saja. “Seandainya lelangnya jadi tanggal 23 November, pengerjaannya bisa awal tahun. Ini tidak menyalahi aturan karena masuk program multiyears. Yang penting bisa terserap hingga 30-40 persen anggaran di tahun pertamanya,” pungkas dia. (ags)