Pemkot Cirebon Krisis Pejabat, Beban Kerja Numpuk

CIREBON-Kosongnya sejumlah kursi pejabat esleon II, III dan IV, berdampak pada kinerja satuan kerja perangkat daerah. Apalagi kalau pejabat yang pensiun di satu dinas, memegang jabatan struktural. Seperti yang terjadi di Sekretariat DPRD. Di mana tiga kepala bagiannya dijabat pelaksana tugas (plt). Sekretaris DPRD Drs Sutisna MSi mengatakan, banyaknya kursi kosong eselon III dan IV membat beban kerja akhirnya tertumpu kepadanya. Ada tiga kepala bagian semuanya kosong karena ditinggal pensiun dan ada yang tidak terisi sejak setahun. Kemudian pejabat esleon IV ada 3 yang sudah pensiun, sehingga praktis beban kerja tertumpu sebagai dirinya sebagai kepala SKPD di sekretariat DPRD. “Mau bagaimana lagi. Semua jadinya memang numpuk di saya,” ujar Sutisna, kepada Radar Cirebon. Distribusi program, kata Sutisna,  termasuk pencairan anggaran yang harusnya cukup di level kabag, sekarang harus ditangani langsung oleh dirinya. Dalam kondisi normal, kabag menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). Dengan ketiadaan pejabat ini, akhirnya semua ditarik kepada Pengguna Anggaran (PA). Selain urusan pencairan anggaran, berkas-berkas laporan keuangan juga menumpuk di meja kerjanya. Bahkan sekarang ia harus turun langsung membuat laporan. “Biasanya saya Cuma tanda tangan, sekarang harus emua di-handle saya,” ucapnya. Tidak sampai di situ, di APBD 2019 Sutisna yang menangani semua penyusunan anggaran  dari masing-masing bidang dengan anggarannya cukup besar. Padahal apabila ada kabag, urusan semacam ni tidak pernah ditangani. “Sangat terasa, ini berkas yang belum saya selesaikan karena semuanya menumpuk di sini (meja kerja),” katanya. Kondisi serupa juga terjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Semua bidang kosong. Kepala bidang KB tak ada pejabatnya. Sehingga tugasnya dibebankan kepada para kepala seksi. Begitu juga di di Dinas Perdagangan Koperasi UMKM (Disdagkop-UKM). Bidang Koperasi dan UKM dua orang kepala seksinya meninggal dunia. Sehingga beberapa program harus dibantu caretaker dari bidang lain. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Saefudin Jupri mengaku cukup kewalahan melaksanakan program. Lantaran dua kepala seksinya berpulang dari dunia. Bahkan untuk sekadar menyusun rencana kerja anggaran (RKA) harus dibantu bidang lain. “Saya kira ini butuh penggantinya. Karena program kita juga harus jalan,” tukasnya. Seperti diketahui, dalam dua tahun ini gelombang pensiun PNS memang cukup deras. Untuk tahun ini saja, tercatat ada lima kepala dinas yang pensiun. Kemudian empat pejabat eselon III A, empat pejabat III B, 39 pejabat eselon IV A dan enam pejabat eselon IV B. Sedangkan tahun mendatang, masih ada gelombang pensiun. Sedikitnya 52 pejabat purna tugas. Terdiri dari dua pejabat eselon II, tiga pejabat eselon II B, tiga pejabat eselon III A, delapan pejabat eselon III B, 24 pejabat eselon IV A, dan 12 pejabat eselon IV b. (abd)