KUNINGAN - Proyek Bendungan Kuningan yang harus menggusur ratusan pemukiman warga Kawungsari, Randusari dan Tanjungkerta menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Bupati Kuningan Acep Purnama mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya mendapat undangan dari dua dirjen untuk membahas permasalahan yang menghambat kelangsungan salah satu proyek pembangunan strategis nasional tersebut. Segala kerisauan yang dihadapi warga dari tiga desa tersebut, kata Acep, telah disampaikan kepada dua pejabat penting di pemerintahan pusat tersebut dan dipastikan akan sampai ke Presiden Joko Widodo. \"Saya sudah bertemu dengan Dirjen BKSDA dan Dirjen Perumahan Khusus untuk membahas persoalan Bendungan Kuningan ini 13 Desember lalu. Semua permasalahan sudah saya sampaikan dan mereka menyatakan ini akan menjadi perhatian khusus dan dicarikan solusi secepatnya karena Bendungan Kuningan adalah salah satu proyek pembangunan strategis nasional,\" ungkap Acep. Acep menuturkan, dari pertemuan tersebut telah disepakati prioritas penyelesaian masalah Bendungan Kuningan ini adalah terkait membayar penggantian lahan dan pemukiman warga yang terkena dampak proyek Bendungan Kuningan. Sedangkan untuk relokasi, kata Acep, akan menjadi pembahasan berikutnya. \"Penanganan masalah Bendungan Kuningan ini tidak mungkin langsung penggantian dan relokasi sekaligus untuk menghindari adanya duplikasi anggaran atau double account. Yang jadi fokus perhatian sekarang adalah masalah ganti rugi. Sedangkan untuk relokasi mudah-mudahan nanti akan ada kebijakan lain. Saya yakin akan ada pemikiran dari pemerintah pusat untuk solusi itu,\" ujar Acep. Acep pun berharap, pembayaran ganti rugi bisa dilaksanakan sesuai target, yaitu paling lambat April 2019 mendatang. Dengan penggantian tersebut, kata Acep, diharapkan bisa membuat warga yang rumahnya terdampak proyek Bendungan Kuningan bisa tenang dan terbebas dari trauma bencana banjir bandang yang mengancam di saat musim hujan tiba. \"Sementara yang kita fokuskan sekarang adalah ganti ruginya. Lalu tahap keduanya penyelesaian penempatan kembali mereka atau relokasi ke daerah yang sudah ditetapkan. Tanahnya sudah tidak ada masalah berlokasi di daerah Sumur Wiru. Sudah dilakukan pematangan dan akses jalan pun sudah bagus. Tinggal satu yaitu pembangunan rumahnya,\" ungkap Acep. Lahan tersebut, kata Acep, berada di kawasan Perhutani seluas 7,7 hektare dan kini sedang dirundingkan untuk penggantiannya. Pemkab Kuningan sudah membeli lahan 3 hektare dan membangun akses jalan rabat beton. \"Progress tersebut sudah dibicarakan dengan Pak Dirjen dan menyampaikan itulah kemampuan kami dengan segala keterbatasannya. Membuktikan bahwa kami pun sudah menggelontorkan beberapa kebijakan anggaran untuk suksesnya pembangunan strategis nasional Bendungan Kuningan,\" ungkap Acep. Dari hasil pertemuan tersebut, lanjut Acep, permasalahan Bendungan Kuningan ini akan menjadi pembahasan serius di pusat dan perhatian Presiden Joko Widodo. Bahkan, sebelumnya persoalan ini sudah disampaikan langsung kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang otomatis akan tersampaikan ke presiden. \"Mudah-mudahan target penggantian paling lambat bulan April bisa tercapai. Sedangkan untuk relokasi, kita menunggu pembahasan selanjutnya,\" pungkas Acep. (fik)
Kategori :