JAKARTA - Sejumlah kritik pedas terus masuk ditujukan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akibat dinilai lamban dan tidak akurat dalam menginformasikan potensi tsunami di Selat Sunda beberapa waktu lalu. Seperti, Pakar Geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Danny Hilman Natawidjaja menyoroti standard operasional prosedur (SOP) sistem peringatan tsunami yang dikeluarkan BMKG dalam peristiwa di Selat Sunda. Menurut Danny, BMKG saat ini belum memiliki SOP yang jelas terkait pemberian peringatan tsunami yang diakibatkan aktivitas vulkanik gunung api. Pasalnya, tsunami bagi BMKG pada umumnya disebabkan gempa tektonik terlebih dahulu. \"Terkait Warning System yang dimiliki BMKG sepertinya belum memiliki SOP yang memadai dan kurang memenuhi kriteria sebagai peringatan dini di setiap musibah,\" kata Danny di Jakarta, Sabtu (29/12). Danny menyarankan BMKG mempelajari SOP peringatan tsunami yang diakibatkan aktivitas vulkanik suatu gunung api. Hal tersebut merupakan bagian dari mitigasi bencana ke depannya. \"Setahu saya belum ada dalam level dan kondisi apa gunung apinya BMKG bisa keluarkan peringatan. Jadi, itu harus dipelajari dan didiskusikan bagaimana sebaiknya, jangan lempar bola dengan berucap bukan mewenang mereka karena milik Badan Geologi atau alasan rusak, \" pungkasnya. Hal senada juga disampaikan oleh, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid yang mendesak agar pemerintah dan BMKG melakukan evaluasi terkait mitigasi bencana alam. Menurut anggota dari Fraksi Partai Gerindra ini, pemerintah dan pihak terkait dapat mengedukasi masyarakat yang tanggap bencana dan sistem peringatan dini yang kuat.
Kategori :