WASHINGTON - Partai Demokrat memang belum resmi menguasai House of Representatives alias DPR AS. Namun, mereka sudah punya dua senjata untuk memaksa Presiden Donald Trump mengakhiri shutdown parsial yang berlangsung sejak 22 Desember. Begitu resmi berkuasa pada Kamis (3/1), mereka akan menyosialisasikan dua rancangan undang-undang (RUU) soal pembiayaan lembaga-lembaga pemerintah. \"Demokrat akan mengambil sikap untuk membebaskan negara ini dari kekacauan yang sedang terjadi.\" Demikian bunyi pernyataan tertulis bersama Demokrat seperti dilansir Reuters, Selasa (1/1). Pernyataan itu ditandatangani Nancy Pelosi yang akan menjadi ketua kubu mayoritas House of Representatives mulai Kamis. Juga Chuck Schumer yang akan menjadi pemimpin kubu minoritas Senat AS. Menurut Demokrat, selama dua pekan terjadi shutdown, Presiden Donald Trump tidak berbuat apa-apa. Pemimpin 72 tahun itu hanya sibuk mencuit lewat akun Twitter pribadinya. Trump seakan tidak peduli pada kelumpuhan pemerintahannya. Dia tidak merancang atau mengusulkan skema apa pun untuk mengakhiri shutdown parsial. RUU pertama yang diusung Demokrat adalah soal pembiayaan khusus pada Departemen Keamanan Dalam Negeri. Dengan anggaran khusus itu, departemen tersebut bisa beroperasi sampai 8 Februari. Usulan untuk membiayai pembangunan tembok perbatasan Meksiko sebesar USD 5 miliar (Rp 71,88 triliun) masuk anggaran departemen itu. Tapi, dalam RUU mereka, Demokrat jelas tidak memasukkan anggaran tersebut. Pelosi menyebut pembangunan tembok itu tidak bermoral, mahal, dan tak efektif. Dalam RUU-nya, Demokrat menganggarkan dana USD 1,3 miliar (Rp 18,68 triliun) untuk membangun pagar perbatasan. Bukan tembok permanen seperti usul Trump. Anggaran lain sebesar USD 300 juta (Rp 4,3 triliun) dialokasikan untuk berbelanja alat-alat keamanan seperti kamera pengawas. Nah, RUU kedua yang diusulkan Demokrat tidak terkait dengan pengamanan di perbatasan. Yang dinaungi RUU kedua itu adalah Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Transportasi, Departemen Perdagangan, dan Departemen Kehakiman. Jika disetujui, total anggaran untuk departemen-departemen tersebut sebesar USD 265 miliar (Rp 3,8 kuadriliun) sampai periode 30 September. Voting dua RUU usulan Demokrat itu akan dilakukan secara terpisah. Bisa dipastikan bahwa itu akan dengan mudah lolos di House of Representatives. Sebab, per Kamis nanti Demokrat memiliki kursi mayoritas. Tapi, lain lagi di Senat, Partai Republik masih menjadi penguasa. Sepertinya, Republik akan menjegal RUU tersebut.(sha/c6/hep)
Demokrat Siapkan Senjata Baru untuk Taklukkan Trump
Jumat 04-01-2019,03:03 WIB
Reporter : Husain Ali
Editor : Husain Ali
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Kamis 10-10-2024,14:21 WIB
Seorang Pria Hilang di Hutan Batu Baok, Kelurahan Sumber Cirebon
Kamis 10-10-2024,18:00 WIB
Deka Dilarang Main Seumur Hidup, Askab PSSI Cirebon Disomasi
Kamis 10-10-2024,06:00 WIB
Tabrakan Bintang Neutron Merupakan Asal Usul Emas Tercipta di Bumi
Kamis 10-10-2024,12:30 WIB
Marc Klok Pasrah Setelah Kena Sanksi Berat, Kini Fokus Lakukan Hal Ini
Terkini
Kamis 10-10-2024,20:00 WIB
Dapat Aduan Warga Soal Miras, Polsek Waled Tertibkan Sekelompok Orang di Lokasi Proyek Jalan Cisaat-Cikulak
Kamis 10-10-2024,19:30 WIB
Bungkam China, Australia Geser Posisi Bahrain di Klasemen Grup C Zona Asia
Kamis 10-10-2024,19:07 WIB
Kembangkan UMKM di Jabar, Pasangan ASIH Komitmen Berikan Permodalan hingga Pembinaan
Kamis 10-10-2024,18:30 WIB
Rapat Bareng KPK, Begini Komitmen Pemkab Cirebon Dalam Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Transparan
Kamis 10-10-2024,18:00 WIB