2018 Surplus, Tapi Kualitas Garam di Bawah Standar

CIREBON-Berada di wilayah pantai utara, sebagian masyarakatnya otomatis beraktivitas dengan mencari hasil laut. Selain itu, banyak juga di pesisir pantai yang menekuni pengolahan air laut. Kabupaten Cirebon begitu beruntung diberikan garis pantai yang begitu panjang sampai sekitar 71 km. Bahkan, luas lahan tambak garam di Kabupaten Cirebon salah satu lahan tambak terluas di Indonesia dengan luas sekitar 3.000 hektare. Namun, dengan luas lahan tambak tersebut, kualitas produksi garam di Kabupaten Cirebon mayoritas masih berada di bawah standar. Sehingga, tidak bisa terserap ataupun dibeli oleh PT Garam, perusahaan milik BUMN yang dibentuk khusus untuk mengolah tata niaga garam lokal. Kabid Pemberdayaan Dislakan Kabupaten Cirebon Yanto saat ditemui Radar Cirebon menuturkan, hanya 20 persen dari total produksi garam di Kabupaten Cirebon yang termasuk dalam kualitas pertama atau layak diserap PT Garam. Sisanya, merupakan garam kualitas kedua sebanyak 35 persen dan sisanya merupakan garam dengan kualitas ketiga. “Sebenarnya tahun 2018 lalu kita surplus, dari target sekitar 350 ribu ton, kita bisa memproduksi total 483 ribu ton. Tapi, dari jumlah tersebut mayoritas masih di bawah standar dan tidak bisa terserap PT Garam,” ujarnya. Pekerjaan rumah yang kini coba diupayakan untuk ditanggulangi Dislakan adalah bagaimana caranya meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas garam, sehingga bisa terserap oleh PT Garam. “Ada beberapa hal yang akan kita lakukan untuk menatap masa panen raya garam tahun 2019. Salah satunya, kita akan memperbaiki sarana dan prasarana serta media pembuatan garam agar lebih baik. Caranya, kiat menggandeng beberapa pihak yang memang berkompeten di bidang pergaraman. Dan yang paling penting adalah bagaimana petani garam ini bisa menggunakan geomembrane,” imbuhnya. Geomembrane menurut Yanto, adalah salah satu elemen terpenting dalam upaya peningkatan kualitas garam. Oleh karena itu, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar para petani garam bisa menggunakannya. “Skemanya akan kita lihat, apakah dalam bentuk bantuan atau kemitraan. Kalau bantuan, kita lihat kekuatan APBD apakah mencukupi atau tidak? Setelah itu, kita juga upayakan agar ada support program dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat terkait pengadaan media geomembrane ini,” ungkapnya. (dri)