Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menyandera kedua calon presiden, Jokowi Widodo dan Prabowo Subianto. Hal ini menurut aktivis HAM, bakal sulit diakui saat debat perdana Capres-Cawapres Pilpres 2019 malam ini, Kamis (17/1/2019). Selama debat capres-cawapres tidak ada yang menyinggung kasus penyerangan air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Awalnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mempersiapkan pertanyaan seputar kasus teror yang menimpa Novel Baswedan. \"Dari pihak kami, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Secara pertanyaannya belum bisa kami ungkapkan tapi salah satu yang akan ditanyakan tentu perkembangan kasus Novel ya. Banyak masyarakat yang menyampaikan ke Pak Prabowo dan Bang Sandi, tolong tanyakan kasus Novel kenapa kasus Novel tak selesai-selesai sedangkan Pak Prabowo dan Bang Sandi bisa menyelesaikan kasus Novel insyaallah paling lama 100 hari pemerintahan beliau. Soal political will, ada kemauan dari penguasa atau tidak,\" ucap juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade, dalam keterangannya, Selasa (15/1/2019). Namun saat debat, kasus Novel tak disinggung. Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said, mengatakan alasan karena kesantunan paslon nomor urut 02 tersebut. \"Ada banyak pertimbangan, karena sebenarnya (kasus) Novel ini sudah banyak diketahui masyarakat. Pak Prabowo-Sandi sangat santun untuk tidak terlalu menohok, tapi masyarakat tahu bahwa ada kasus ini,\" ujar Sudirman kepada wartawan, Kamis (17/1). Selain itu tidak ada yang menyinggung kasus penculikan aktivis dan PT Duta Graha Indah (DGI) dalam debat capres. Padahal, sehari sebelum debat, Tim Jokowi mengatakan akan menyoroti isu penculikan aktivis dan kasus korupsi PT DGI untuk debat capres. \"Pertama, kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini saya kira menjadi hal penting yang perlu kami garis bawahi agar masyarakat tidak lupa dan mengetahui jejak rekam seseorang. Bahwa yang memimpin Indonesia ini harus lah orang-orang baik,\" kata Koordinator Debat TKN Jokowi-Ma\'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, Selasa (15/1). \"Salah satu yang menjadi pertanyaan publik adalah kasus DGI, di mana semua juga tahu bahwa salah satu komisarisnya adalah pasangan paslon 02. Jadi ini tentu menjadi ruang dan hal yang strategis untuk kami minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,\" ujar Karding. Soal isu HAM, BPN sudah membela. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade menegaskan kasus penculikan aktivis bukan masalah Prabowo-Sandi. Kasus tersebut telah diulang kembali saat pemilu digelar. \"Mengenai pertanyaan yang akan dilakukan pihak TKN kepada Pak Prabowo dan Bang Sandi, bagi kami tidak masalah ya. Kasus penculikan itu adalah kaset rusak yang diulang-ulang atau nasi basi ya karena memang sekali 5 tahun akan dipertanyakan. Untuk itu kita siap menghadapi,\" ujar juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade. Sandiaga Uno diketahui pernah menjadi komisaris PT DGI, yang telah divonis Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai korporasi pelaku korupsi. Sandiaga bahkan pernah hadir sebagai saksi di persidangan kasus PT DGI pada 7 September 2017. Sandiaga mundur dari posisi komisaris PT DGI pada tahun 2015. Sandiaga tidak menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi komisaris di perusahaan itu. Dia juga menyebut kasus itu sudah terang benderang diusut KPK dan diadili di pengadilan. Sandiaga sempat menyebut tidak masalah bila pertanyaan itu dilontarkan Jokowi-Ma\'ruf. \"Silakan diangkat dan saya senang sekali kalau itu menjadi topik karena saya memahami secara mendetail apa yang terjadi,\" kata Sandiaga. \"PT DGI adalah salah satu, tapi mungkin ada ribuan atau puluhan ribu yang melakukan hal yang sama. Dan silakan, tentunya didalami sehingga akhirnya yang mendapat manfaat adalah rakyat Indonesia,\" tambahnya. (*)
Kategori :