JAKARTA-Pascabebas, Polri tidak perlu melakukan pengamanan khusus terhadap sosok Abu Bakar Ba\'asyir. Langkah lunak yang dilakukan hanya sebatas monitoring oleh Satwal dan Satgas Antiteror dan radikalisme di Polda Jateng. Meski pun sikap ini menuai kritik dari sejumlah media Australia. “Soal kritik ya biasa. Langkah kita monitoring saja. Pengawasan bisa dilakukan jajaran Polresta Surakarta. Tidak perlu ada kekhawatiran. Tidak pula melakukan pengamanan khusus terhadap yang bersangkutan (Abu Bakar Ba\'asyir, red),” tegas Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Ditambahkan Dedi, prosedur pembebasan Ustaz ABB berada di wewenang Ditjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham. “Beliau (Abu Bakar Ba\'asyir, red) di Solo, kegiatan-kegiatan beliau, kan termonitoring juga. Dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ya sebatas koordinasi,” imbuhnya. Sementara itu, pembebasan sosok terpidana kasus terorisme ini mendapatkan kritik tajam dari media terkemuka di Australia. Dan pemerintah Australia juga pernah menolak rencana pembebasan Ba\'asyir pada awal 2018 lalu. Selain itu, membuat kecewa para korban bom bali. Terpidana dugaan kasus terorisme Ustad Abu Bakar Ba\'asyir diberikan bebas tanpa bersyarat dari Presiden Joko Widodo, setelah menjalani masa tahanan selama sembilan tahun, atau lebih cepat enam tahun. Pro dan kontra pun terjadi atas pembebasan tokoh ini dari LP Gunung Sindur Bogor Jawa barat lantaran, dilakukan di tengah pertarungan pemilu 2019. Sehingga, dinilai kental dan sangat kuat muatan politiknya. Pengamat Terorisme Ali Chaida mengatakan, pemberian grasi ini dinilai tidak tepat karena di tengah momen Pilpres 2019. Mestinya, dilakukan setelah pesta demokrasi ini selesai sehingga, tidak ada anggapan bermuatan politik. \"Dan saya sendiri menduga bahwa ustad Abu Bakar Ba\'asyir pasti akan menolak juga kalau dikaitkan dengan pilpres 2019, dan dia pun akan memilih bebas pasca pilpres berakhir. Tapi karena memang tidak ada syarat apapun akhirnya, dia terima,” ujarnya. Pada bagian lain, lanjutnya, memang ada hal-hal yang ini bertolak belakang dari tekad negara ini soal urusan dalam memberantas terorisme, dan memastikan Pancasila dan UUD45 sebagai harga mati. “Tawaran, dengan menandatangani setia terhadap NKRI kan ditolak,\" timpalnya. Dikhawatirkan, kondisi ini menjadi masalah dikemudian hari. “Ini menunjukkan daya tawar untuk pembebasan Abu Bakar Ba\'asyir lebih besar. Tapi secara pribadi, saya setuju dengan grasi ini. Apalagi Presiden lebih menitikberatkan pada sisi kemanusiaan dan kesehatannya,” ucapnya. Lebih jauh, diakui Ali, dirinya sendiri menilai pembebasan Pendiri Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) ini, dari sisi keamanan tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena, soal potensi bahaya terhadap ketokohannya pandang sudah nyaris tidak ada, atau sangat kecil sekali. (mhf/fin/ful)
Kategori :