CIREBON-Akses pendidikan di lima kecamatan di Kota Cirebon masih belum merata. Di beberapa wilayah, jumlah anak usia sekolah tak sebanding dengan daya tampung sekolah. Paling timpang terjadi di Kecamatan Harjamukti. Khususnya di Kelurahan Argasunya. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Cirebon Halim Falatehan mengusulkan agar sekolah-sekolah bisa membuka kelas jauh di Argasunya. Mendekatkan akses pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesempatan sekolah. Terlebih fasilitas sekolah juga sarana penunjang, khususnya transportasi masih minim. “Saya rasa sekolah-sekolah yang ada di kota itu, sebetulnya bisa membuka kelas jauh. Ini bisa menjadi solusi,” ujarnya kepada Radar Cirebon. Ia mengaku prihatin dengan kondisi di wilayah selatan Kota Cirebon. Diharapkan dengan dibukanya kelas jauh atau membuka pendidikan layanan khusus di lokasi, bisa menjadi cara untuk meningkatkan kualitas SDM. Layanan kelas jauh ini, diusulkan dibuka baik oleh sekolah negeri maupun swasta. “Sebetulnya dalam aturan itu memungkinkan. Sekolah-sekolah harusnya membuka kelas jauh,” tuturnya. Pria yang juga Kepala SMK PUI Kota Cirebon itu mengaku sudah menerapkannya. Dia membuka kelas jauh di wilayah Argasunya. Bahkan sudah memiliki sedikitnya tiga ruang kelas untuk belajar. Sistemnya, pihak sekolah mengirimkan guru. Materinya juga sama dengan di sekolah induk. Nantinya, siswa juga dapat ijazah dari sekolah induk. Hingga saat ini SMK PUI Kota Cirebon selain membuka kelas jauh di Argasunya, juga telah menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus di berbagai tempat, antara lain di Desa Bungko Kecamatan Kapetakan, Desa Mundu Mesigit Kecamatan Mundu, Desa Sampiran dan Desa Wanasaba Kecamatan Talun, Desa Putat Kecamatan Sedong, Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti, Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan. Sementara yang sedang digagas adalah Desa Kubang Kecamatan Sumber. Dinas Pendidikan Kota Cirebon bakal merancang studi kelayakan guna melihat pemerataan akses pendidikan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cirebon Drs H Adin Imaduddin Nur menyampaikan sejauh ini dua kecamatan akses pendidiknya masih belum merata. Terutama apabila melihat jumlah penduduk dan anak usia sekolah dengan jumlah ketersediaan sekolah dan ruang kelas. \"Ini perlu studi kelayakan dulu, baru kita ambil keputusan,\" ujarnya. Keputusan yang dimaksud, terkait dengan rencana disdik memindahkan sekolah-sekolah yang berdekatan di wilayah kota, ke wilayah selatan. Adin menyatakan, rencana ini perlu melihat terlebih dahulu hasil studi kelayakan. \"Tahun ini, baru kita akan buat studi kelayakan, mungkin realisasinya belum bisa tahun ini. Kita ingin ada perluasan akses pendidikan di setiap wilayah berhubung aturan zonasi PPDB,\" terangnya. Secara umum, lanjut Adin, disdik melihat wilayah Kecamatan Harjamukti yang paling tidak seimbang antara jumlah penduduk usia sekolah dengan ketersediaan sekolah dan ruang kelas. Sehinga ini perlu dipetakan lebih lanjut dalam studi kelayakan. Termasuk melihat ketersediaan lahan dan faktor jarak menjadi pertimbangan. Selain di Kecamatan Harjamukti, kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Pekalipan. Sementara paling banyak sekolah menumpuk di wilayah Kecamatan Kejaksaan, Kesambi dan juga Lemahwungkuk. \"Dua kecamatan itu yang kita kaji, tentu kondisi geografis nya berbeda, sehingga solusinya juga bisa berbeda,\" ulasnya. (jml)
Kategori :