CIREBON–Pemkab Cirebon bakal menarik seluruh mobil dinas operasional pejabat struktural. Hal tersebut rencananya mulai dilakukan pada tahun 2020 mendatang. Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Dr Ir H Dicky Saromi MSc mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan digodok lebih komprehensif oleh pihak-pihak terkait di Pemkab Cirebon. “Rencananya begitu. Ada penarikan mobil dinas pejabat, terutama untuk jabatan struktural. Tapi ini masih dalam kajian. Mungkin baru bisa dilakukan pada 2020,” ujarnya saat ditemui di sela kegiatan di Ciledug, beberapa waktu lalu. Dikatakan Dicky, pemkab sendiri, nantinya akan mengarahkan, untuk mobilitas pejabat struktural tersebut diganti dengan pendanaan yang berbeda. Terkait detil penarikan mobil dinas tersebut, Dicky masih belum menjelaskan terlalu rinci. Termasuk pejabat dari eselon berapa yang akan ditarik mobil dinasnya. “Poin-poinnya masih dibahas. Seperti apa ending-nya, tentu nanti menunggu kesimpulan dari pembahasan. Intinya, ini tidak akan mengganggu kinerja dan operasional para pejabat struktural di lingkup Pemkab Cirebon,” imbuhnya. Sementara itu, aktivis Cirebon Timur Rizky Pratama mendukung rencana pemkab tersebut. Menurutnya, langkah pemkab merupakan efisiensi keungan karena nantinya tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk perawatan dan pajak mobil dinas. “Ini harus didukung. Ini untuk meringankan pengeluaran keungan daerah. Anggarannya bisa dialihkan untuk keperluan lain. Pemerintah nanti bisa fokus mengurus masyarakat dan membangun infrastruktur yang lebih baik,” ungkapnya. (dri)
Kategori :