Kontraktor Janji Perbaikan Trotoar dan Saluran Jl Evakuasi Sesuai Spesifikasi

CIREBON-Setelah ditegur oleh Komisi II DPRD Kota Cirebon, kontraktor peningkatan jalan, trotoar dan saluran Jl Evakuasi, berjanji untuk memperbaiki kualitas pekerjaan. Juga mengganti material proyek yang tidak sesuai spesifikasi. Pimpinan PT Telaga Gelang Hendi Putra mengakui, ada dua lokasi yang memang tidak mengikuti spesifikasi. Yakni disepanjang seberang RS Medimas dan sedikit di dekat jembatan yang menuju sungai Jl Kalitanjung. “Itu nanti kita ganti. Tapi itu bukan kesengajaan. Karena di situ ada utilitas,” ujar kepada Radar Cirebon. Dia pun mengakui culvert box di dua lokasi tersebut diganti cor semen. Kontraktor terpaksa melaluian ini, karena adanya utilitas dan kabel yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan. Kalau dipaksakan dimasukkan culvert box bisa merusak pipa tersebut. \"Jadi dibuat cor-coran yang bisa menyesuaikan kondisi galian drainase,\" tuturnya. Khusus untuk tikungan menuju sungai, Hendi juga mengakui kondisi drainase tidak memungkinkan untuk dipasang culvert box. Seperti diketahui, material beton ini berbentuk segi empat. Dengan ketinggian dan lebar sekitar 1 meter.  Lantaran bentuknya yang kotak, perangkat ini sulit menyesuaikan dengan kontur dan tikungan. “Kalau dipaksa, culvert box tidak bisa rapat. Jadi kita pakai cor-coran semen saja,” jelasnya. Terkait tutup culvert box yang tidak sesuai spesifikasi, Hendi juga berjanji segera mengganti material dimaksud. Pantauan Radar Cirebon di lokasi, pekerja masih menyelesaikan pengerjaan drainase dan perapihan di depan RS Medimas. Tutup culvert box sebagian besar sudah dipasang, tinggal pemasangan keramik di atasnya. Konsultan pengawas, Bukhori menyatakan, pihaknya akan mengintensifkan pengawasan dan pelaporan progres kepada PUPR. Diceritakannya, beberapa kali dia membuat laporan ketidaksesuaian spek kepada direksi kontraktor. Diestimasi bila dikerjakan 25 orang dengan sisa pekerjaan, sudah bisa selesai akhir bulan ini. Sementara Anggota Komisi II DPRD Budi Gunawan mengingatkan, proyek ini dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp39 miliar yang berasal dari pajak rakyat. Sehingga rakyat berhak mendapatkan kualitas pekerjaan proyek yang bagus. Progres proyek juga tidak jelas, sampai berapa persen pihaknya tidak mengetahui. Anggota Komisi II lainnya, Watid Syahriar menyesalkan keterlambatan pekerjaan DAK. Karena hal ini membuat raport merah penilaian pemerintah pusat. Bisa dianggap Cirebon tidak mampu mengelola proyek DAK. Yang dikhawatirkannya, penilaian negatif ini berpengaruh pada bantuan DAK menjadi menurun. Sedangkan dana DAK masih sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota. \"DAK Rp96 miliar saja carut marut, sekarang berulang lagi,\" imbuhnya. (gus)