MAJALENGK-Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak tinggal diam menyikapi kasus Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Bahkan Pemkab mengaku sudah memanggil beberapa pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk dimintai keterangan. \"Sebetulnya saya tidak mengetahui kasus Siskeudes yang terjadi saat ini. Pada waktu itu saya masih menjabat sebagai wakil bupati Majalengka di periode kedua. Sementara karena akan maju pada pilkada serentak 2018 lalu saya mengajukan cuti untuk keperluan kampanye,\" paparnya. Sehingga orang nomor satu di kabupaten Majalengka ini mengaku sama sekali tidak mengetahui kejadiannya. Pasalnya dirinya tengah cuti Pilkada selama 5 bulan dari Januari sampai Juni 2018. Sementara menurut kepala DPMD hal tersebut dilaksanakan pada bulan April 2018.Namun demikian, Karna sudah memanggil kepala DPMD, kabid dan kasi terkait. Bupati juga merasa kecewa dengan kejadian yang secara langsung menjadi catatan dan mencoreng dalam masa awal kepemimpinannya pada periode 2018-2023. \"Tentu saja sebagai bupati saya merasa kecewa dan prihatin dengan kejadian tersebut. Di saat awal pemerintahan saya dengan Pak Tarsono sudah dihadapkan kepada hal yang tidak saya kehendaki,\" keluhnya. Bahkan, pihaknya sudah minta kepada beberapa orang yang terkait, agar proaktif dalam menyelesaikan persoalan ini juga meminta untuk menghargai aparat penegak hukum. Kepada seluruh pejabat juga ditegaskan untuk bekerja sesuai prosedur dan aturan. \"Jauhi niat dan kesempatan untuk melakukan korupsi. Apalagi secara kesejahteraaan, bupati dan wabup sudah menaikan tunjangan kinerja bagi seluruh ASN yang ada di Kabupaten Majalengka,” imbaunya. (ono)
Kategori :