CIREBON-Pemerintah Kota Cirebon perlu cepat membahas. Siapa yang akan mengelola bus rapid transit (BRT) Trans Cirebon. Salah satu wacana yang mengemuka adalah penyerahan kepada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan. Usulan pengelolaan oleh PD Pembangunan ini, sempat dikemukakan Sekretaris Daerah Drs H Asep Deddi MSi, beberapa waktu lalu. Namun, ide ini tak disetujui banyak pihak. Tak terkecuali Ketua DPD Organda Kota/Kabupaten Cirebon Karsono. Dia beralasan, pengelolaan transportasi ini sifatnya kompleks, artinya banyak aspek yang terlibat di dalamnya. \"Kalau diserahkan ke semisal PD Pembangunan, saya rasa tidak tepat. Pengurusan tranportasi harus terpisah dan dikelola oleh orang-orang yang paham benar dan mempunyai pengalaman di bidangnya,\" tegasnya kepada Radar Cirebon, belum lama ini. Bahkan, Karsono berani menawarkan opsi pengelolaan BRT kepada Organda. Dia mengaku mempunyai perusahaan berbadan hukum yang membidangi tranportasi publik. \"Akan kami paparkan konsep ini, bila diundang pada rapat pembahasan,\" ucapnya. Sementara Dirut PD Pembangunan Dr Pandji Amiarsa SH MH mengaku belum ada pembicaraan mengenai BRT. BUMD yang dipimpinnya sampai saat ini belum ditunjuk untuk mengelola BRT. Karena hal ini masih memerlukan kajian terlebih dahulu dan akan ditempuh pembahasan bersama dengan pihak dishub dan pihak terkait lainnya. \"Jadi belum sampai pada tahap penugasan atau penunjukan,\" tukasnya. Berkaca pada daerah lain, BRT memang bisa dikelola berbagai pihak. Syaratnya berbadan hukum dan memiliki kapabilitas dalam pengeloalan angkutan masa. Namun dua contoh yang sudah berjalan dan relatif baik adalah PT Trans Jakarta dan Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang. Selain itu dalam pengoperasiannya, koridor yang ada dikelola juga oleh beberapa operator yang ditunjuk. Lain semarang, lain pula Bandung. Dengan BRT bernama Trans Metro Bandung, pengelolaannya bekerjasama dengan Perum Damri. Begitu juga dengan Trans Bandung Raya. (apr)
Kategori :