CIREBON - Program penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu dilakukan secara berkesinambungan. Setelah adanya penataan dan penempatan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disdagkop-UKM), memiliki pekerjaan selanjutnya untuk melakukan pemberdayaan. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Saefudin Jupri mengaku sudah mempersiapkan rencana program pemberdayaan. Tidak hanya bagi PKL saja tapi juga pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) secara umum. \"Pemberdayaanya lebih kepada UMKM, PKL itu masuk di dalamnya,\" ujar Jupri, kepada Radar, Selasa (19/2). Menurutnya, pemberdayaan UMKM itu misalnya saja dengan melakukan pelatihan dan pembinaan. Salah satu yang sudah dilakukan misalnya memberikan pelatihan pemasaran digital bagi UMKM. Selain itu, pihaknya memfasilitasi dalam hal pengembangan dan pengemasan produk UMKM. Dia juga berharap agar para PKL bisa terus berkembang. Pengembangnya itu bisa melalui koperasi. Sehingga nantinya disana PKL bisa mendapatkan bantuan permodalan. Adanya program pemberdayaan PKL, sebetulnya masih kurang dirasakan manfaatnya oleh pedagang kaki lima. Koordinator PKL Selter Cipto, Ade Prianto menyebutkan program pemberdayaan PKL dengan pelatihan-pelatihan memang sudah dilakukan Disperindag-UKM. Hanya saja, belum membantu pengembangan usaha PKL yang berada di Selter. \"Sebetulnya kami itu ingin agar selter ini dibantu diramaikan. Kita harapkan pak walikota dan ketua DPRD bisa hadir lah ke sini, melihat bagaiamana selter,” katanya. Kehadiran mereka, kata dia, merupakan bentuk perhatian. Dengan hadirnya walikota ke selter, minimal bisa ikut menambah keramaian. Sehingga para pedagang kaki lima juga bisa pindah berdagang di selter. Selama ini, pedagang seolah disuruh untuk meramaikan selter terlebih dahulu. \"Ya jangan datangnya pas ramai, kita butuh support dari pemerintah. Di beberapa selter kota lain juga begitu, mereka bikin selter, walikota pertama kali datang ke selter mengajak masyarakat pejabat untuk bisa datang ke selter,\" ulasnya. Pengamat Kebijakan Publik, Sutan Aji Nugraha menyindir upaya pemkot dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL melalui selter. Menurutnya, gagalnya upaya-upaya pemkot dalam menata PKL lantaran ada yang salah dalam melakukan manajerial pedagang kaki lima. Dia mencontohkan beberapa program pemeirntah kota dalam penagnagan PKL yang gagal. Mulai dari penempatan pedagang kaki lima di BAT yang bubar jalan, penataan kawasan kanoman yang kembali semrawut, hingga penempatan PKL ke selter. Dari program itu belum ada satu pun yang bisa dikatakan berhasil. Sebab penempatan PKL di selter juga kerap ditolak oleh pedagang sendiri. Ini disebabkan tidak nyambungnya konsep pemberdayaan pemerintah dengan kebutuhan pedagang. Apalagi pedagang harus berhadapan dengan realita keseharian. Di mana mereka membutuhkan pendapatan secara kontinu untuk bertahan. (jml)
Kategori :