CIMAHI–Sebagai upaya pengamanan pada saat pelaksanaan pemilihan umum presidan dan lebgislatif 2019, digelar latihan gabungan antara prajurit Kodam III/Siliwangi dan anggota Polda Jawa Barat. Bentuk latihan bersama tersebut adalah simulasi, yang berlangsung di lapangan Brigif Kujang 15 Kota Cimahi, Jumat (8/3) lalu. Simulasi dilakukan secara menyeluruh. Yakni simulasi standar operasional prosedur dalam melaksanakan penindaan kriminal, pengamanan VIP, simulasi masa tenang dan penertiban atribut kampanye dengan melibatkan Satpol PP, TNI, dan Polri. Ditunjukkan pula simulasi pengamanan distribusi logistik pemilu, pengamanan TPS saat pemungutan dan penghitungan suara, hingga simulasi teror di area bisnis berupa perampokan dan penyanderaan. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang turut hadir menyaksikan latihan gabungan tersebut menilai, simulasi yang dilakukan merupakan bentuk kolaborasi pengamanan oleh Polri bersama TNI. Hal ini sangat penting, karena, dengan adanya kolaborasi atau kebersamaan aparat Negara, akan menambah kepercayaan diri masyarakat. “Dengan adanya kolaborasi alat negara, itu akan menambah kepercayaan diri masyarakat. Dan juga akan menambah ketenangan dan akan membawa negara semakin tidak bisa digoyahkan oleh orang-orang yang ingin memecah belah,” kata Uu saat ditemui usai acara. Lebih lanjut Uu berharap, kebersamaan TNI/Polri dan masyarakat, bisa terjalin semakin kuat. Untuk itu, dia meminta agar latihan gabungan juga melibatkan unsur pengamanan sipil, yakni petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sering kali berhadapan langsung dengan masyarakat. “Kami butuh juga dilibatkan dalam latihan ini, kalau bisa aparat pemerintah, Satpol PP,” harap Uu. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabintelkam) Polri Komjen Pol Unggung Cahyono yang turut menyaksikan simulasi menyebut, latihan gabungan dilaksanakan secara serentak di seluruh Polda. Pasalnya, ada potensi kerawanan Pemilu yang harus diantisipasi. Sehingga, TNI dan Polri siap bersinergi mengamankan jalannya pemilu tahun ini. “Kita ada indeks kerawanan pemilu yang harus kita antisipasi secara bersama-sama. Jadi, TNI dan Polri siap mengamankan Pemilu 2019,” sebutnya. Unggung menekankan bahwa pengamanan Pemilu akan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, sehingga tetap menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. “(Pengamanan) unjuk rasa (aparat pengamanan) tidak boleh menggunakan senjata. Kalau pun anarkis itu (senjata), hanya untuk melumpuhkan dia (pengunjuk rasa). Kita menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto menuturkan, pelaksanaan latihan gabungan melibatkan sekitar 4.300 personel TNI/Polri. Hal ini sebagai upaya kesiapan Kodam III/Siliwangi dan Polda Jawa Barat dalam mengamankan Pemilu yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang. “Kita siap menerjunkan anggota-anggota kita di Polda, di-back-up penuh dari kekuatan Kodam III/Siliwangi untuk melaksanakan pengamanan Pemilu ini,” ujar Agung. Agung menilai, hingga saat ini, di daerah hukum Polda Jawa Barat, tidak ada potensi konflik Pemilu. Namun, Agung tetap meminta setiap Polres dan Dandim agar tetap siap jikalau ada potensi agar tidak berkembang. “Seluruh Kapolres dan Dandim semuanya tidak boleh underestimate. Setiap ada potensi (konflik) itu harus dilakukan solusinya, supaya tidak berkembang,” ungkapnya. Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono menilai, untuk mengamankan proses demokrasi, seperti pemilihan presiden dan anggota legislative, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Perlu ada sinergi dari semua komponen bangsa. Tri bertekad, TNI dan Polri melalui sinergi dengan masyarakat, akan mengamankan pesta demokrasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Latihan gabungan ini sebagai bentuk kesiapan pasukan TNI dan anggota Polri untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat. “Polisi dan TNI akan mengamankan semua kegiatan pesta demokrasi ini dengan sebaik-baiknya dibantu masyarakat dengan sinergitas yang baik,” tandasnya. (jun/rls)
Kategori :