DPRD Dukung Pemprov Raih PPD 2019

BANDUNG–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengapresiasi penyelenggaraan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2019. Pasalnya, kegiatan ini merupakan  apresiasi atas kerja keras daerah dalam merencanakan dan mencapai target pembangunan. Sehingga, penghargaan ini harus bisa mendorong setiap perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk sebaik mungkin menyiapkan dokumen pembangunan secara konsisten dan komprehensif terukur. ’’Pembangunan harus dilakukan secara efektif dan efisien dan mampu berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan,” kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari di sela Forum Diskusi Grup yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Senin (11/3). Kemudian, dalam pelaksanaan pembangunan, harus ada yang menjadi fokus utama. Misalnya, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB perkapita, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia, indikator ketimpangan, gini ratio serta indeks ketimpangan wilayah. Untuk itu, DPRD Provinsi Jabar sebagai unsur penyelenggara pemerintah sesuai tugas dan fungsinya akan senantiasa memberikan dukungan dan dorongan dalam pembangunan di Jawa Barat untuk menciptakan harminisasi hubungan lebih baik. ’’Keharmonisan ini berbuah pada diraihnya sejumlah penghargaan serta terciptanya kondisi masyarakat kondusif serta terselenggaranya program-program pembangunan yang sudah menjadi komitmen bersama,” kata Ineu. Selain itu, harus ada kerjasama dari seluruh stake holder agar Provinsi Jawa Barat mendapatkan predikat Juara Lahir dan Batin.  “Penghargaan bukan untuk mengejar pencitraan belaka. Sebab, nanti akan sangat subjektif penilaiannya. Namun, keberhasilan harus betul-betul hasil karya bersama,” ujarnya. Makanya, jika ingin Jawa Barat menjadi provinsi terdepan, harus menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan memiliki implementasi yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Bahkan, pelaksanaan pembangunan di kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan. “Koordinasi dengan pemerintah pusat diharapkan selalu konsisten dan kebijakan apapun harus mengikuti peraturan perundang-undangan,” imbuhnya. Ditambahkan, adanya kekurangan dan kinerja yang tidak mencapai target, tentu tidak menjadikan upaya ini sia-sia, melainkan sebuah proses yang ke depannya harus diperbaiki dan dievaluasi. ’’Forum perencanaan pembangunan dan perencanaan kerja daerah adalah salah satu forum untuk memperbaiki apa yang kurang dan mengevaluasi hasil pembangunan yang telah kita laksanakan untuk perbaikan ke depan,’’ pungkasnya. (jun)