Perlu Dana Sharing 5 Persen untuk PKH

CIREBON-Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu menyediakan fasilitas kesekretariatan serta menaikan dana sharing Program Keluarga Harapan (PKH). Itu penting., untuk menunjang suksesnya PKH di Kabupaten Cirebon. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Bejo Kasiono mengatakan, pendamping PKH ini memiliki tugas pokok yang berat dan di dalam amanat undang-undang setidak-tidaknya ada dana sharing dari anggaran pemerintah daerah yaitu 5 persen. \"Dan kita baru di angka Rp390 juta. Teman-teman PKH saat audiensi dengan kami, meminta supaya ada dinaikkan dana sharing,\" ujar Bejo, kepada Radar, kemarin. Selain itu, kata Politisi PDI Perjuangan ini, fasilitas PKH pun perlu mendapat perhatian. Utamanya, fasilitas kesekretariatan. Sebab, selama ini para pendamping PKH menempati sekretariat yang tidak memadai. Padahal, PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. \"Nah kita dorong gedung-gedung milik pemerintah yang tidak terpakai dan bisa digunakan. Alhamdulillah sudah dianggarkan dan nota suratnya sudah sampai ke meja Pj Bupati Cirebon dan sudah ada jawaban dan langsung berdiskusi dengan BKAD,\" katanya. Lebih lanjut, Bejo menjelaskan, soal kemampuan menaikkan dana sharing, pihaknya akan sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bagaimana pun juga PKH ini sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. \"Kan kita berbicara prioritas jangan sampai tidak terbiayai soal isu strategis itu. Kita harapkan dari tahun ke tahun meningkat dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran keuangan itu sendiri. Paling tidak Rp1-1,5 miliar,\" imbuhnya. Dia menambahkan, manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga. \"Bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan,\" pungkasnya. (sam)