10 Gubernur Kompak Bekerja Taktis Atasi Bencana Alam

BANDUNG - Sepuluh gubernur yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) berkomitmen mencari pola kerja yang lebih taktis terkait kebencanaan. Salah satunya akan menghasilkan cetak biru kesiapan kebencanaan. Kerja sama tersebut dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) XIX 2019 yang digelar di The Trans Hotel, Bandung, Selasa (26/3) malam. Kesepuluh gubernur anggota FKD-MPU tersebut yaitu gubernur Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Tema yang diambil dalam rakergub adalah; Kerja Sama Daerah dalam Rangka Peningkatan Kesiapsiagaan Daerah Guna Menghadapi Ancaman Bencana. Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, tema tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa sepanjang 2018 hingga triwulan pertama tahun 2019, lebih dari lima bencana alam besar menimpa Indonesia. \"Kami punya renungan antargubernur yaitu berkomitmen untuk mencari pola-pola kerja sama yang lebih taktis tentang pola kebencanaan,\" kata Ridwan Kamil kepada media. Sejumlah kejadian gempa bumi, tsunami, gunung meletus, likuifaksi, banjir bandang, kebakaran dan longsor terjadi secara beruntun dan menelan banyak korban. Beberapa bencana besar tersebut juga terjadi di enam provinsi anggota FKD-MPU. Yakni NTB, DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Lampung. Untuk itu, Jawa Barat selaku tuan rumah Rakergub FKD-MPU XIX 2019 menawarkan konsep kerja sama untuk dibahas. \"Ini demi meningkatkan kapasitas pemda dan komponen masyarakat dalam mitigasi bencana serta membangun budaya masyarakat tangguh bencana,\" ungkap Emil, sapaan Ridawn Kamil. Dia menuturkan, Jawa Barat memiliki intensitas kejadian bencana yang sangat tinggi. Pemprov Jabar saat ini sedang menyusun cetak biru Jabar Resilience Culture Province (JRCP) yang merupakan perpaduan kearifan lokal dan teknologi pada lima komponen utama. Yaitu komponen indeks ketagguhan (resilience indec), komponen masyarakat tangguh (resilience citizen), komponen pusat-pusat ketagguhan (resilience center), komponen perpaduan ilmu pengetahuan teknologi (resilience knowledge) dan komponen pembiayaan tangguh (resilience financing). \"Bencana adalah urusan bersama dan kerja sama daerah bisa jadi sarana mengoptimalkan penanggulangan bencana,\" tutur Emil. Di sela pembukaan Rakergub FKD-MPU XIX 2019, sebagai rasa duka cita dan bentuk kepedulian sesama, Ridwan Kamil menyerahkan secara simbolis bantuan keuangan untuk korban banjir bandang di Sentani, Jayapura, Provinsi Papua. Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD sebesar Rp2 miliar diserahkan Ridwan Kamil langsung kepada Bupati Jayapura, Mathius Awaitaouw. Selain itu, diserahkan pula bantuan hasil penggalangan dana para aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jabar yang terkumpul sebesar Rp181 juta. \"Hari ini kami menyerahkan bantuan Rp2 miliar dari pemprov dan hampir Rp200 juta dari ASN. Ini sebagai bagian dari kepedulian kami pada sesama daerah di Indonesia yang sudah diserahkan kepada Bupati Jayapura,\" kata Ridwan Kamil. Rakergub yang digelar selama dua hari tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo. Dalam amanatnya, Mendagri mengatakan, begitu ada bencana alam, pemerintah daerah diminta jangan terpaku pada administrasi maupun pertanggung jawaban. Dia mengingatkan bahwa pemda harus menganggarkan sekecil apapun kemampuan daerah. Minimal dana tersebut bisa digunakan untuk keperluan beras atau pengobatan. \"Jangan sedikit-sedikit 1M, 2M, menunggu dari pusat. Setidaknya jangan menunggu pusat dulu karena walau bagaimanapun, manusianya harus ditolong dulu. Karena itu, anggaran daerah harus siap. Baru setelah bencananya besar, mengeluarkan anggaran darurat, sehingga anggaran dari pusat terpenuhi. Saya kira BPK pun memahami ketika pertanggung jawaban,\" pintanya. (jun)