Pj Bupati Belum Dapat Laporan Longsor, Komisi V DPR RI Minta BBWS Tak Banyak Alasan

CIREBON-Penjabat Bupati Cirebon Dr Ir H Dicky Saromi MSc belum bisa menanggapi kejadian longsor yang terjadi di tebing Sungai Cipager Desa Setu Wetan. Sehingga menyebabkan satu buah rumah terbawa longsor. Pasalnya, Dicky belum mendapatkan laporan dari BPBD Kabupaten Cirebon. “Nanti saya cek dulu,” ujar Dicky ketika dimintai komentar terkait penanganan longsor Desa Setu Wetan, (29/3). Terpisah, Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umarhadi melalui sambungan telepon selulernya kepada Radar Cirebon mengaku, pihaknya sangat kecewa sudah sekian lama pengajuan perbaikan tebing, tetapi tidak ditanggapi BBWS. “Harusnya segera tanggap,” tegasnya. Yoseph membeberkan, dengan kejadian longsor, apalagi ada korban rumah, seharusnya pihak BBWSCC tidak bertele-tele. Jangan lagi, ada alasan tidak ada anggaran. “Kan ada anggaran darurat. Bisa dipakai untuk penanganan sementara. Jadi jangan banyak alasan, apalagi bilang tidak ada anggaran. BBWS itu punya anggaran darurat,” ucapnya dengan nada tinggi. Dia menjelaskan, anggaran darurat itu untuk penanganan sementara, bukan untuk penanganan permanen. Dalam kondisi seperti ini, yang penting ada penanganan sementara atau darurat, agar minimal longsor tidak bertambah parah dan bisa terbendung dulu. Komisi V DPR RI, kata Yoseph, menjanjikan di tahun 2020 akan mensupport anggaran APBN melalui BBWSCC untuk memperbaiki secara permanen tebing Sungai Cipager di Desa Setu Wetan yang mengalami longsor. “Tahun 2020 kita akan dorong anggarannya. Kuwunya juga sebelum longsor kalau nggak salah pernah berbincang soal Sungai Cipager yang hampir longsor itu,” ungkapnya. (den)