DPRD Jabar Persoalkan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Losari

CIREBON-Rencana pengembangan kawasan Industri di Kecamatan Losari masih belum jelas. Pasalnya, meskipun sudah mendapat izin dari Pemkab Cirebon, namun rupanya proses tersebut harus mengantongi restu dari Pemprov Jabar. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Bambang Mujiarto ST saat ditemui Radar Cirebon menjelaskan, proses untuk realisasi kawasan Industri di Losari harus melalui meja Pemprov Jabar terlebih dahulu. \"Kita di provinsi belum dapat permohonan ataupun skema rencana kawasan Industri di Losari. Justru hal ini kita dengar dari media. Padahal untuk teknisnya harus ada dari provinsi,\" ujarnya, (7/4). Dikatakannya, untuk menuju ke arah sana, pemohon dan dinas terkait harus menjelaskan analisa dampak sosial dan lingkungan, terutama tentang pelaksanaan realisasi kawasan industri tersebut. \"Sampai sejauh ini, kita belum tahu persis gambarannya. Sudah sejauh mana tahap konsultasinya. Yang jelas, kalau sudah masuk ke provinsi, maka pasti akan kita bahas di DPRD. Tapi sampai sekarang belum ada pembahasan,\" imbuhnya. Terkait polemik yang berkembang, Pemkab Cirebon harus lebih akomodatif terhadap kebutuhan msyarakat dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Cirebon. \"Kalau harapan saya, industri itu harus menopang kearifan lokal. Jangan sampai industri menggerus kearifan lokal. Pemkab harus meninjau ulang kebijakan ini dengan melihat efek dan dampaknya. Terutama terkait persoalan sosialnya,\" ungkapnya. Sementara itu, Ridwan perwakilan warga Kecamatan Losari menuturkan, Losari adalah wilayah produktif dan sebagai pusat kegiatan ekonomi. Sehingga dikhawatirkan rencana pengembangan kawasan industri di Losari, membuat banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian. \"Kami menolak. Selain karena dampak lingkungannya, persoalan industri  juga membawa dampak sosial dan ekonomi. Ribuan warga menggantungkan hidupnya dari keberadaan tambak,\" pungkasnya. (dri)