Rini Soemarno Ungkap Keuntungan BUMN Rp 200 Triliun, Bagaimana Utangnya?

Selasa 09-04-2019,09:04 WIB
Reporter : Dian Arief Setiawan
Editor : Dian Arief Setiawan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyebutkan keuntungan seluruh BUMN secara total per tahun telah lebih dari Rp200 triliun, meningkat pesat dari ketika pertama dirinya dilantik memimpin Kementerian BUMN pada tahun 2014. Namun, bagaimana dengan perkembangan utang BUMN, sayangnya Rini tidak memerincinya. “Saat pertama saya ditunjuk sebagai Menteri BUMN, keuntungan BUMN Rp143 triliun dan dengan kerja keras berbagai BUMN, sekarang 2018 untungnya di atas Rp200 triliun, jadi terima kasih semua,” kata Rini Soemarno saat memberi kata sambutan dalam stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (7/4). Menurut Rini, tidak mungkin seluruh BUMN bisa mencapai jumlah keuntungan yang sangat besar tersebut kalau bukan karena kerja keras dari berbagai BUMN. Selain itu, ujar dia, sinergi BUMN juga dinilai telah betul-betul membantu sehingga bila dahulu ada BUMN yang kinerjanya kurang bagus, maka dengan sinergi BUMN, hal tersebut betul-betul membantu. “Kita semua keluarga besar BUMN, karena itu harus selalu bersatu dan selalu saling menjaga,” ujarnya. Rini juga mengutarakan harapannya agar keuntungan total BUMN ke depannya bisa mencapai lebih dari Rp500 triliun dan hal itu dinilai juga menjadi tanggung jawab dari generasi milenial mendatang. Kegiatan perayaan HUT BUMN yang berlangsung di Gelora Delta Sidoarjo itu rencananya akan berlangsung hingga siang hari ini, juga dihadiri oleh sejumlah pesohor seperti dipandu oleh komedian Cak Lontong dan band musik pop Armada. Sebagaimana diwartakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menggelar rangkaian kegiatan sosial dan program menarik sepanjang Maret – April 2019, dalam rangka menyambut hari ulang tahunnya pada 13 April. Adapun rangkaian ulang tahun Kementerian BUMN akan terdiri atas peluncuran aplikasi LinkAja, program “cash for work” (Padat Karya Tunai), BUMN Goes to Campus, dan Jalan Sehat di lima kota. Rangkaian HUT juga akan diramaikan oleh ajang Islamic Nextgen, Promo Retail dan Online, satu juta Paket Pangan Murah, paket murah biosolar bagi nelayan, serta program #senindiongkosin bagi warga Bekasi. Selain itu BUMN juga akan membuka kelas kreatif yang akan diikuti enam ribu peserta dan membuka program magang mahasiswa bersertifikat bagi 10 ribu peserta, serta membuka 11 ribu lowongan kerja dimana 1.000 diantaranya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Sebelumnya, Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu, mempersoalkan kenaikan utang BUMN sebesar Rp 2.000 triliun. Menurutnya, tingginya peningkatan utang BUMN itu tidak terkolerasi dengan meningkatnya pendapatan secara signifikan. Hal itu terjadi khususnya pada periode 2016 hingga 2017. Said Didu yang pernah menjabat Sekretaris Menteri BUMN Periode 2004-2012 itu menjelaskan pada 2016, utang BUMN tercatat meningkat lebih dari Rp2.000 triliun hingga 2017, yakni dari Rp3.281 triliun menjadi Rp5.252 triliun. Sementara untuk revenuenya atau pendapatan, naiknya hanya sebesar Rp100 triliun, yakni dari Rp1.969 triliun periode sama. “Kalau tambah utang naik, revenue-nya harus naik dong, kalau enggak ada masalah. Kualitas apa utang itu? Kok revenue-nya segitu, ada yang bilang siapa tahu bangun pabrik, enggak. Jadi saya enggak tahu utang Rp2.000 triliun itu ada di mana sekarang dan untuk apa,” katanya. Menurut dia, kenaikan tajam utang BUMN itu ikut menyebabkan perusahaan BUMN dalam kerusakan kritis. Ditambah lagi, terus membesarnya intervensi penguasa terhadap kinerja BUMN. Ekonom INDEF Abra Talattov juga menilai kenaikan utang swasta termasuk BUMN 7,7% per Oktober naik 2 kali lipat dari pertumbuhan utang pemerintah 3,3% memang perlu diwaspadai. “Resiko utang BUMN perlu diantisipasi karena sangat rentan terhadap ekonomi domestik,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/12). Abra menyebutkan, pengaruh terhadap ekonomi domestik salah satunya ialah potensi terjadinya mismatch jatuh tempo utang dan cashflow, sehingga terjadi desakan untuk menambah utang baru dengan biaya lebih tinggi di tengah likuiditas domestik yang ketat. “Sebab, pemerintah juga gencar menarik utang. Apalagi proyek infrastruktur memiliki return dalam jangka panjang,” katanya. (ant)

Tags :
Kategori :

Terkait