Mahasiswa dan Buruh Luruk DPRD

Peringati May Day, Sampaikan 11 Aspirasi Proburuh MAJALENGKA – Memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei (May Day), puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) dan buruh yang tergabung dalam PEPPSI-FSPK-KSN dari berbagai perusahaan di Majalengka, meluruk kantor DPRD Majalengka. Massa tiba di gedung DPRD Majalengka sekitar pukul 10.30 waktu setempat, setelah sebelumnya melakukan long march dari kawasan pabrik keramik PT Min Chia Ceramic Indonesia, Desa Sinarjati, Kecamatan Kasokandel, dengan pengawalan ketat dari petugas keamanan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP dan dishub. Setibanya di kantor DPRD Jl KH Abdul Halim Majalengka, massa langsung melakukan orasi menyampaikan keluhan dan keprihatinan mereka terhadap kondisi kaum buruh di Indonesia, termasuk di Majalengka yang hingga saat ini masih jauh dari sejahtera. “May Day adalah salah satu tonggak perlawanan kaum buruh. Jangan hanya jadikan May Day sebagai seremonial semata, tapi harus ada hasil yang diraih dalam melawan kebijakan pemerinah yang berkuasa saat ini yang nyata-nyata tidak proburuh dan cenderung tunduk menjadi antek neolib menjalankan agenda ekonomi kapitalisme yang jelas-jelas tidak berpihak kepada rakyat,” jelas Andika, salah satu orator aksi dari GMNI. Setelah puas menyampaikan orasinya, massa digiring masuk ke ruang paripurna DPRD Majalengka. Tampak beberapa wakil rakyat seperti Ketua DPRD H Surahman, anggota Komisi A Tarsono D Mardiana, dan anggota Komisi D Dede Mulyana, serta Kepala Dinsosnakertrans H Eman Suherman telah bersiap menjawab sejumlah aspirasi dan pertanyaan dari massa demonstran. Di dalam ruang paripurna, massa demonstran menyampaikan 11 poin tuntutan. Di antaranya penghapusan sistem kerja outsourcing beserta pasal dalam UU No 13 tahun 2003 yang mengaturnya, menolak pemberangusan serikat buruh, pemberian upah layak nasional untuk kesejahteraan rakyat buruh, menolak adanya PHK sepihak, menghentikan kriminalisasi perburuhan, menolak privatisasi aset-aset asing, memberikan perlindungan sosial bagi rakyat, optimasisasi kerja disnaker dalam menindak pengusaha pelanggar aturan, menolak kenaikan harga tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM), serta menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Menanggapi aspirasi dari para buruh dan mahasiswa ini, wakil rakyat dan stakeholder pemerintah di bidang ketenagakerjaan ini pada intinya memahami apa yang menjadi penderitaan para buruh, akibat kebijakan dari pemerintah pusat yang belum melahirkan kebijakan proburuh sepenuhnya. “Pada intinya aspirasi dari rekan-rekan akan kami tampung dan sampaikan pada pemerintah pusat agar lebih berpihak pada buruh dan rakyat kecil. Misalnya untuk rencanan kenaikan TDL dan BBM yang jelas-jelas fraksi kami di pusat juga menolak keras rencana ini,” ujar Tarsono yang juga anggota Fraksi PDIP ini. Usai puas berdialog dan menyampaikan aspirasinya, massa demonstran akhirnya membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan petugas untuk menggiring mereka ke titik pemberangkatan awal. (azs)