Kadinkes Baru Harus Tingkatkan Indeks Kesehatan

BANDUNG–Setelah sekian lama dijabat oleh pelaksana tugas (plt), sejak kemarin (8/5), Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki kepala definitif. Pasalnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melantik dr Berli Hamdani Gelung Sakti MPPM sebagai kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Bandung. Menurut gubernur, dilantiknya Berli setelah menjalani dan mengikuti sejumlah proses seleksi terbuka periode kedua yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 23 Maret 2019. Proses seleksi meliputi administrasi, kompetensi, penulisan makalah, review rekam jejak dan wawancara. “Beliau (Berli Hamdani) orang pintar, gagasannya luar biasa setelah diseleksi. Akhirnya, memang skornya yang paling tinggi dan memenuhi syarat,” kata Ridwan Kamil usai acara pelantikan. Saat memberikan sambutan, gubernur meminta kepala Dinas Kesehatan yang baru harus mampu melakukan upaya inovasi dan kolaborasi untuk meningkatkan Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Yakni, dengan membimbing dinas kesehatan yang ada di kabupaten/kota se-Jawa Barat. “Karena Indeks Kesehatan Jawa Barat merupakan akumulasi dari Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat,” ucapnya. Kemudian, persoalan utama yang harus menjadi fokus kerja Dinas Kesehatan Jawa Barat adalah menurunkan angka kematian ibu, kekurangan gizi, penyakit menular (HIV/AIDS, TBC, Malaria) dan tidak menular. Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada dr Berli Hamdani untuk mengkaji sejumlah program pencegahan, termasuk merancang biayanya. “Jumlah penduduk Jawa Barat sekitar 48,7 juta jiwa, banyak penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Makanya, tolong dikaji biaya pencegahan dan program-programnya mau kita galakkan. Jika kita hanya fokus pada biaya kuratif (pengobatan) dan turunannnya, itu jauh lebih mahal,” tegasnya. Sementara, Berli mengawali tugas barunya akan melakukan evaluasi terhadap program Dinas Kesehatan Jawa Barat selama 100 hari kerja. Kemudian, dari hasil evaluasi akan dibuat program baru. “Kami akan fokus pada pengisian jabatan kepala UPT Dinas Kesehatan Jawa Barat yang masih kosong, khususnya direktur rumah sakit. Pasalnya, berdasarkan aturan yang baru, direktur rumah sakit harus ASN fungsional dengan tugas tambahannya itu sebagai direktur,” paparnya. Kemudian, program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, seperti gizi buruk, stunting dan lain-lain. Pihak akan mencanangkan program layanan asupan gizi mikro dan protein untuk ibu hamil usia 0-22 minggu kehamilan. “Khusus Jawa Barat kelihatannya yang masih bisa kita kembangkan atau tingkatkan kualitas program penanganan stunting itu dengan fokus kepada Seribu Hari Pertama (Kehidupan) yang plus,” kata Pria yang sempat menjabat sebagai Kadinkes Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. (jun)