KPK Warning BUMN, Waspada dengan Investasi Tiongkok

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif mengungkapkan kekhawatiranya atas investasi yang digelontorkan Tiongkok di Indonesia. Pesan ini ditujukan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih waspada. Pasalnya, kata Laode, berdasarkan kajian lembaga antirasuah itu, Tiongkok belum memiliki regulasi atau instrumen yang memadai untuk menekan korupsi. Sehingga, sambungnya, Tiongkok sulit menciptakan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik) yang tegas pada persaingan usaha. Laode menambahkan, data Foreign Corruption Practices Act Amerika Serikat (AS) 2018 menunjukkan, Tiongkok atau China menempati posisi pertama sebagai negara dengan tingkat pembayaran tidak wajar (improper payment). \"Good corporate governancedi China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka,” ujar Laode di Gedung Penunjang KPK Kuningan Jakarta. Laode mengatakan, kondisi tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di negara-negara Eropa. Di sana, lanjutnya, ketika melakukan penyuapan kepada pejabat negara asing akan dijerat melalui hukum. “Karena kalau negara Eropa atau USA, kalau menyuap pejabat negara asing itu mereka bisa dihukum di negaranya, kalau kita dan China belum. Jadi kalau eropa kalau menyuap public official mereka bisa kena, makanya mereka hati- hati,” ujarnya. Dengan kondisi demikian, Laode berharap, agar kedepan dapat berhati-hati ketika ada investor dari Tiongkok ingin berinvestasi. Laode membeberkan dua cara agar penyuapan tidak terjadi. “Kita yang mengatur regulasinya, syaratnya harus sesuai regulasi yang ada di Indonesia. Kedua manajemen anti suap itu harus kita jalankan, supaya jangan ada dari mana pun investor kita harus open, selama mereka betul- betul menjakankan investasi tak menyuap, bersih dan transparan,” pungkas Laode. Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke Indonesia sepanjang triwulan pertama 2019 mencapai Rp107,9 triliun. Modal asing yang masuk tersebut didominasi oleh lima negara. Plt Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani memaparkan, negara yang berinvestasi paling banyak di Indonesia adalah Singapura dan RRT atau Tiongkok. “Dapat kami sampaikan capaian realisasi investasi berdasarkan negara asal bahwa 5 investor terbesar di Indonesia ini berasal dari Singapura 1,7 miliar dolar AS atau 24%, Tiongkok 1,2 miliar dolar AS atau 16,1%,” ungkapnya. Selanjutnya, disusul oleh Jepang 1,1 miliar dolar AS atau 15,8%, Malaysia 0,7 miliar dolar AS atau 9,8%, dan Hong Kong 0,6 miliar dolar AS atau 8,1%. PMA ini paling banyak masuk ke Jawa Barat 1,7 miliar dolar AS, DKI Jakarta 1 miliar dolar AS, Jawa Tengah 0,8 miliar dolar AS, Banten 0,5 miliar dolar AS, dan Kepulauan Riau 0,5 miliar dolar AS (US$).  (riz/ful/fin)