JAKARTA-Isu pergantian atau reshuffle di jajaran menteri kabinet kerja kembali menguat. Hal itu tidak lepas dari menyeruaknya isu-isu keterlibatan beberapa nama menteri dalam kasus hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, ada juga menteri yang lolos ke Senayan dalam kontestasi pemilihan calon legislatif. Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan reshuffle kemungkinan tidak akan dilakukan hingga lebaran mendatang. Namun untuk pasca lebaran, Johan mengaku potensi dilakukan cukup terbuka. “Kalau sampai lebaran saya kira tidak ada. Saya tidak tahu setelah lebaran, kemungkinan itu bisa saja,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta. Tapi, lanjutnya, bukan berarti reshuffle harus dilakukan pada Juni bulan depan. “Definisi setelah lebaran panjang, Oktober itu setelah lebaran,” tuturnya berkilah. Johan menjelaskan, evaluasi terhadap para menteri setiap waktu dilakukan presiden. Bukan hanya melulu terkait kinerja, Presiden Jokowi juga menyerap berbagai fenomena ataupun kajadian terbaru yang berkaitan dengan menteri. Salah satunya adalah tersangkut kasus hukum. Untuk diketahui, saat ini ada tiga menteri yang dikait-kaitkan dengan kasus hukum di KPK. Yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terkait kasus hibah KONI, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terkait kasus jual beli jabatan bersama eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait kasus suap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. Hanya, Johan kembali menegaskan, bukan berarti menteri-menteri yang saat ini dimintai keterangannya oleh KPK otomatis bakal digusur dari posisinya. Sebab, saksi belum tentu terlibat. Tapi jika sudah tersangka, dia memastikan akan dicopot. “Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tentu akan diganti oleh Pak Presiden,” tuturnya. Mantan Komisioner KPK itu juga menyebutkan, selama ini presiden menghormati proses hukum di KPK. Meski nama menteri disebut, presiden tidak melakkan intervensi. Misalnya dalam kasus Idrus Marham tahun lalu. Oleh karenanya, Jokowi selalu memperingatkan jajaran kabinet untuk tidak melanggar hukum. “Presiden mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak merampok uang rakyat. Nanti akan berurusan dengan penegak hukum,” kata dia. Untuk diketahui, selain berurusan dengan kasus hukum, terpilihnya sejumlah menteri di ajang pileg juga disebut-sebut menjadi pertimbangan reshuffle. Saat ini, ada menteri yang sudah dipastikan lolos ke senayan. Seperti Menko PMK Puan Maharani dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Terkait hal itu, Johan belum bisa berkomentar banyak. Sebab, hingga saat ini belum dilakukan penetapan dan pelantikan. Namun dia mensinyalir, jika ada reshuffle setelah lebaran nanti, belum menyasar ke menteri yang nyaleg. “Kalaupun ada reshuffle habis lebaran, tidak dikaitkan nyaleg. Tapi lebih kepada kinerja,\" kata Johan lagi. Sementara itu, Menpora Imam Nahrawi tidak mau ambil pusing dengan isu reshuffle. Dia mengaku hanya akan fokus dengan apa yang menjadi kewajibannya sebagai menteri. “Kita tetap fokus kerja, kerja, dan kerja,” ujarnya. Saat disinggung apakah dirinya pernah berkomunikasi dengan presiden terkait keterkaitannya dengan kasus hibah KONI, politisi PKB itu kembali berkilah. “Malah baru dengar dari wartawan saya. Sekarang kami fokus kerja, kerja, dan kerja,” lanjutnya. Imam menambahkan, semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya juga sudah disampaikan ke majelis hakim. Menurutnya, semua yang disebutkan di pengadilan merupakan usaha dirinya melakukan klarifikasi. “Ya itulah klarifikasi. Itulah pentingya kita tabayyun sehingga tidak ada isu, tidak ada fitnah, tidak ada hoax, kami sudah klarifikasi semua,” tuturnya. Sementara Menko PMK Puan Maharani menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan reshuffle kepada Presiden Jokowi. Puan sendiri diprediksi lolos ke parlemen. Bahkan, disebut-sebut sebagai peraih suara terbanyak. “Wah itu (reshuffle, red) tanya Pak Presiden. Itu hak prerogatif presiden. Saya gak tahu urusan itu,” singkat Puan. (far/ful)
Kategori :