BANDUNG – Sejak bulan Maret lalu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat sudah membuat action plan dalam mewujudkan program Buruh Juara, Migran Juara dan Milenial Juara. Di hadapan sejumlah awak media, Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Ade Afriandi membeberkan, sudah ada 6 action plan yang tengah dikerjakan. Pertama, percepatan pengupahan yang mengarah pada reformasi pengupahan. Kedua, mendorong penguatan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara pengawasan dengan hubungan industrial. Ketiga, melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) guna dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, baik lokal, regional maupun internasional. Keempat, optimalisasi mobile training unit di desa-desa agar calon tenaga kerja yang ada di desa tidak lari ke kota. Kelima, membuat sistem informasi terkait navigasi migran service center. Keenam, membuat konsep democration of labour yang sudah dicoba pada saat May Day lalu dengan ajang kreativitas buruh tanpa mengurangi apa yang menjadi tuntutan buruh. “Keenam, action plan ini juga merupakan jawaban atas rilis BPS (Badan Pusat Statistik) terkait data pengangguran di Jawa Barat yang tertinggi se-Indonesia. Artinya, kami sudah merancang program agar angka pengangguran bisa diturunkan,” bebernya. Dijelaskan, mengenai percepatan reformasi pengupahan, pihaknya membentuk satuan tugas (task force) yang kompisisinya para profesional dan lembaga yang kompeten. “Task force ini supaya kita terdorong untuk meng-hayer mindset kita. Kita tidak berbicara jabatan, ketokohan atau apa, tapi kita berbicara soal profesionalitas,” jelasnya. Kemudian, terkait hubungan industrial dan pengawasan, Diskanertrans dalam detil action plan-nya akan merevitalisasi 5 Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Revitalisasi ini bertujuan agar para pelaksana lapangan memiliki wawasan regional dan global. “Makanya, kita masukkan Internasional Labour Organization (ILO) masuk ke dalam task force untuk memberikan pelatihan kepada tenaga pengawas dan mediator yang ada di 5 UPTD,” imbuhnya. Tidak hanya UPTD, BLK yang ada di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat pun akan direvitalisasi. Pasalnya, dari hasil evaluasi internal, merekomendasikan harus dibangun pemahaman bersama antara unit-unit kerja yang ada di Diskanertrans. Baik provinsi maupun kabupaten kota. Entah itu di bidang pelatihan, hubungan industrial, produktivitas, penempatan tenaga kerja, hingga pengawasan. “Kurang koordinatif dari hasil evaluasi kemarin. Sehingga, antara kebutuhan tenaga kerja dengan angkatan kerja yang ada, tidak sesuai. Maka, munculah angka pengangguran terbesar dari lulusan SMA/SMK yakni menyumbang 16 persen,” tambahnya. Sementara, Untuk mobile training unit, intinya, calon tenaga kerja di desa tidak berlarian ke kota dan mengisi tenaga kerja yang dipersiapkan unruk bekerja di BUMDes. Sedangkan, Sistem informasi migran service center, digunakan sebagai navigasi Disnakertrans untuk melacak track para tenaga kerja Jawa Barat yang bekerja di luar negeri. Sehingga, ada back up data yang memudahkan kebijakan. “Kami ingin calon tenaga kerja harus terekam, dari mulai pendaftaran, penempatan sampai dengan pulang lagi,” ungkapnya. Dia berharap, dengan action plan yang sudah dibuat, secara berangsur-angsur angka pengangguran di Jawa Barat bisa ditekan. Dan menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi paling tinggi produktivitasnya. “Mudah-mudahan dengan langkah yang sudah kami buat bisa membantu masyarakat, baik yang sudah bekerja maupun yang akan bekerja. Termasuk membantu pengusaha dalam mempertahankan usahanya di Jawa Barat,” pungkasnya. (jun)
Kategori :