MAJALENGKA- Masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke Kantor Disdukcapil untuk mengambil KTP, kartu keluarga atau akta lahir. Setelah mengurus berkas persyaratan administrasi kependudukan, masyarakat tinggal duduk manis di rumah. Begitu surat-surat administrasi kependudukan rampung, surat akan diantar sampai rumah via PT Pos Indonesia. Menurut Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Disdukcapil Kabupaten Majalengka, Ichwan, pengiriman surat-surat administrasi itu bisa terwujud berkat kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Kantor Pos Kabupaten Majalengka. Pengiriman perdana surat-surat administrasi kependudukan pada warga pun dilaksanakan Selasa (14/5). Kerja sama ini, lanjut dia, telah disetujui Bupati Majalengka Karna Sobahi melalui MoU dengan Kepala Kantor Pos Majalengka, Sri Pujiyaty. Bahkan sebagai bentuk penegasan kerja sama, dilakukan juga penandatanganan kerja sama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kepala Kantor Pos. \"Mekanismenya, jika masyarakat telah menyelesaikan persyaratan, hasilnya nanti akan dikirim langsung. Bagi yang berusia 17 tahun, itu akan kita cetak E-KTP nya secara otomatis dan dikirim langsung kepada yang bersangkutan berikut dengan ucapan selamat ulang tahun,\" jelasnya. Untuk pengiriman, surat-surat administrasi kependudukan dikirim dalam amplop yang sudah didesain dengan nuansa pariwisata Majalengka. Pembuatan amplop ini bekerja sama dengan Bank Jabar Banten (BJB). Mengenai biaya pengiriman, Tatang menyebutkan, warga tidak usah mengeluarkan biaya sepeser pun. Biaya pengiriman sebesar Rp 7.000 per amplop ditanggung pemerintah. “Dengan biaya itu, Kantor Pos bertanggung jawab untuk menyampaikan ke masyarakat yang bersangkutan. Termasuk juga apabila ada alamat yang tidak ditemukan, nanti amplopnya balik ke kita (Disdukcapil). Untuk dilakukan pengiriman ulang,\" pungkasnya. Untuk tahap pertama, kerja sama dengan PT Pos Indonesia dilakukan selama satu tahun. Kemudian akan dilakukan evaluasi. Tatang menjelaskan, jasa pengiriman surat-surat administrasi kependudukan ini adalah gagasan dan mimpi Bupati Karna Sobahi untuk menjawab harapan masyarakat. Karena, selama ini, masyarakat kerap mengeluhkan terkait lamanya waktu untuk mendapatkan E-KTP, KK dan administrasi kependudukan lainnya. \"Langkah ini juga menjadi upaya antisipasi adanya pungutan yang dilakukan oknum kepada masyarakat yang ingin membuat administrasi kependudukan,\" tambahnya. (bae)
Kategori :