Blanko E-KTP Mulai Langka, Antara Kemendagri dan BPK Berbeda Persepsi

Senin 20-05-2019,13:30 WIB
Reporter : Leni Indarti Hasyim
Editor : Leni Indarti Hasyim

CIREBON- Setelah beberapa bulan terakhir distribusi blanko E-KTP lancar dan tidak ada hambatan, kini Disdukcapil Kabupaten Cirebon kembali mengeluh. Pasalnya, pasokan blanko E-KTP dari pemerintah pusat mulai langka. Sehingga, sangat berdampak pada pencetakan E-KTP bagi warga Kabupaten Cirebon. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Cirebon M Sardar Ernedin kepada Radar Cirebon mengakui, pihaknya saat ini kembali mengalami kesulitan mendapatkan blanko E KTP. Padahal, sebelum proses pemilu, pasokan blanko E-KTP sangat lancar. Pria yang akrab dengan panggilan Eren ini mengungkapkan, karena pihaknya sulit mendapatkan blanko E-KTP, maka pihaknya membatasi jumlahnya, karena disesuaikan dengan blanko yang ada. Pihaknya meminta agar masyarakat bisa bersabar dan paham dengan kondisi ini. Meskipun, ada pencetakan setiap hari, namun tidak banyak karena disesuaikan dengan ketersediaan blanko. Kendati demikian, pihaknya terus mengusahakan agar pasokan blanko E-KTP kembali lancar, sehingga pelayanan pencetakan kembali maksimal. “Kita terus koordinasi dengan Kemendagri. Kita tidak tinggal diam, kita terus upayakan agar terus mendapatkan jatah blanko,” tuturnya. Eren mengungkapkan, salah satu penyebab sulitnya mendapatkan E-KTP, karena ketidaksepahaman antara BPK RI dengan aturan pencetakan E-KTP. “Jadi, antara BPK dan Kemendagri itu beda pemahaman. Kondisi ini berdampak pada distribusi blanko di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Cirebon,” ujarnya. Pemahaman BPK, lanjutnya, yang melakukan pencetakan E-KTP hanya remaja berusia 17 tahun. Jadi, dihitung remaja yang 17 tahun itu ada berapa jumlahnya. Sedangkan yang mencetak E-KTP itu kan ada yang pindah alamat, KTP-nya rusak, E-KTP-nya hilang. Nah, itu tidak dihitung lagi oleh BPK. Terpisah, warga Sumber, Dienche meminta pemerintah untuk tidak mempersulit masyarakat. Dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. “Pemerintah meminta warganya taat hukum. Tapi kita buat E-KTP juga tidak sesuai harapan. Sudah diurus tapi perangkat seperti blankonya malah sering kekurangan,” ungkapnya singkat. (den)    

Tags :
Kategori :

Terkait