Panitia Proyek PU Pilih Mundur

Takut Kasus Pemuda Gate Terulang Lagi KEJAKSAN– Rencana perbaikan Jl Dr Cipto MK pada April atau awal Mei ini terancam gagal lagi. Hingga saat ini belum sampai pada proses lelang sama sekali. Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp3,5 miliar untuk perbaikan dan pemindahan median Jl Cipto. Pada awal Januari, dana sudah turun di kas daerah. Hanya saja hingga triwulan pertama, dana tersebut belum terserap. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Cirebon, Arif Kurniawan. Dengan demikian, DPUPESDM belum menggunakan dana tersebut. Panitia lelang yang ditunjuk Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kota Cirebon, kata Arif, sangat berhati-hati dalam merumuskan dan menentukan kebijakan maupun prosedur dalam pengerjaan proyek milik DPUPESDM tersebut. “Kami sangat hati-hati dalam menangani proyek ini (perbaikan dan pemindahan median jalan Cipto, red),” ucap Ketua ULP Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, H Dede Sudarsono ST MSi, Selasa (14/5). Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar, banyak panitia lelang yang mengundurkan diri. Bahkan, ada pejabat yang memiliki sertifikat lelang, enggan masuk menjadi tim panitia proyek yang berada di bawah pengawasan DPUPESDM itu. Berbagai alasan muncul, di antaranya efek domino Pemuda Gate yang pernah tersangkut di Kejaksaan Negeri (Kejari) Cirebon pada akhir 2012 lalu, masih membekas di benak mereka. Nilai proyek tersebut mencapai Rp7 miliar. Saat itu, kejaksaan menyangka ada dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Tiga tersangka ditetapkan, kontraktor dan dua pejabat DPUPESDM. Saat ini, kasus tersebut sudah ditutup dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepala Kejari Cirebon saat itu, M Salman SH. “Harus kami akui, efek Pemuda Gate membuat panitia takut. Memang ada yang mundur dan menolak, tapi lelang tetap jalan,” tegasnya Dede Sudarsono. Selain itu, tekanan dan intervensi pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan memaksakan kehendak, membuat ketakutan panitia menjadi lebih panjang. Saat ini, lanjut Dede, ULP telah membentuk enam kelompok kerja (pokja) yang akan menjadi panitia proyek perbaikan Jl Dr Cipto MK. Harapannya hanya satu, hingga selesai tidak ada panitia pokja yang mundur. Jika akhirnya ada panitia yang mundur, Dede tidak mempermasalahkan. Namun, kerja panitia lain semakin berat. “Hanya tersisa tiga orang sekalipun, proyek tetap jalan dengan beban sangat berat sekali,” ucapnya sambil menggelengkan kepala. Hingga saat ini ULP belum membuka pendaftaran lelang melalui Lelang Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE). Pasalnya, ujar Dede, DPUPESDM belum menyerahkan dokumen lengkap. Seperti, siteplan dan gambar detail belum dipisahkan. ULP memberikan tenggat waktu untuk pelengkapan dokumen hingga Kamis (16/5). “Kelengkapan dokumen sangat penting. Karena lelang tidak ada tatap muka. Semua harus tertulis dan tersaji dengan baik. ini bentuk kehati-hatian kami,” ungkapnya. Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga DPUPESDM, Imas Maskanah ST SSos MM mengatakan, saat ini pihaknya sudah melengkapi dokumen lelang. “Sudah lengkap. Kami sudah membahas bersama ULP,” ujarnya kepada Radar, Selasa (14/5). Berkas permohonan lelang sudah masuk sejak 23 April lalu. Imas menanyakan, jika dokumen dianggap belum lengkap, harus seperti apalagi dokumen dibuat. Sementara, rangkaian proses dokumen dan tahapan menuju lelang LPSE sudah dilakukan. Diakui Imas, alotnya perjalanan proyek perbaikan Jl Dr Cipto ini karena banyak panitia yang takut menggarap proyek di bawah DPUPESDM. “Efek Pemuda Gate membuat mereka takut,” tukasnya. Karena itu, Imas dan siapa pun tidak perlu mengetahui siapa panitia lelang dimaksud. Tujuannya, menjaga keamanan dan kenyamanan yang bersangkutan. Berdasarkan hasil rapat, direncanakan dalam waktu dekat lelang LPSE akan dibuka. (ysf)