FSPS Ancam Demo Pemkab Cirebon 24 Juni Mendatang

CIREBON – Serikat buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) Kabupaten Cirebon merasa jengkel dan kecewa. Sebab, Plt Bupati Cirebon Drs Imron Rosyadi tidak hadir dalam audiensi yang dijadwalkan Senin (17/6) di kantor Pemkab Cirebon. Puluhan anggota FSPS akhirnya membubarkan diri karena hanya disarankan bertemu dengan salah seorang staf Imron. Ketua FSPS Kabupaten Cirebon, Amal Subhan mengancam tidak lagi menunggu audiensi dan akan langsung melakukan unjuk rasa di depan kantor pemkab, 24 Juni besok. “Kami hadir bersama teman-teman forum LSM Kabupaten Cirebon untuk menyampaikan aspirasi. Tapi Pak Plt Bupati tidak hadir. Menurut kami, ini adalah hal buruk untuk penegakkan Undang-undang Ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon. Karena, tidak ada niatan dari Plt Bupati untuk mendengarkan aspirasi kami,” tandasnya. Audiensi kemarin, adalah membicarakan terkait niatan Plt Bupati untuk membenahi sistem ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Cirebon. Menurut Amal, semakin banyak investasi yang masuk, akan semakin banyak juga pelanggaran yang terjadi. “Selama ini, fungsi pembinaan Disnakertrans Kabupaten Cirebon tidak begitu signifikan untuk menyelesaikan semua perselisihan atau pembinaan pada perusahaan. Banyak pelanggaran yang sering dilakukan perusahaan. Terutama terkait hak normatif,” katanya. “Yakni, terkait cuti yang tidak diberikan, BPJS yang tidak didaftarkan, upah yang masih di bawah UMK, di Kabupaten Cirebon masih marak terjadi. Saya ingin tahu, Plt Bupati ini formulannya apa untuk mengatasi itu semua,” imbuhnya. Salah seorang anggota FSPS, Ari menuturkan, selama ini Disnakertrans Kabupaten Cirebon tidak peduli terkait hak normatif buruh. “Padahal, fungsi dia (Disnakertrans Kabupaten Cirebon, red) sebagai pembina. Karena, fungsi pengawasan sudah diambil Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. Hari ini hanya diterima oleh staf, dan kami tidak mau. Kami akan datang lagi untuk memberikan aspirasi tanggal 24. Hari ini suratnya kami kirim sebagai pemberitahuan ke kepolisian atau pemkab,” tegasnya. (ade)