CIREBON-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon menilai, tingkat keamanan informasi di masing-masing instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, masih rendah. Pasalnya, informasi antar instansi dikemas tanpa sandi. Kabid Statistik dan Persandian Diskominfo Kabupaten Cirebon, Ade Hasan MSi mengatakan, seluruh informasi dokumen penting negara yang bersifat rahasia antar instansi, aksesnya harus dikunci menggunakan password. Dengan demikian, tidak semua orang dapat mengetahui. “Praktiknya, keamanan informasi di lingkungan pemerintah kabupaten masih rendah. Bahkan, tanpa password. Kondisi ini dapat diketahui, ketika SKPD mengirimkan data atau surat penting ke instansi lain,” ujar Ade kepada Radar Cirebon, usai sosialisasi jaringan komunikasi sandi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Senin (01/7). Setidaknya, kata Ade, saat mengirimkan data atau dokumen penting yang melalui jaringan internet menggunakan password. Pengiriman file-nya menggunakan aplikasi untuk keamanan. Dan password tersebut hanya dapat diketahui oleh instansi bersangkutan yang dipercaya memegang IT. “Sandi atau password yang digunakan, sebaiknya menggunakan angka dan huruf. Di samping itu, password pun harus diganti setiap tiga bulan sekali. Itu dilakukan agar dokumen penting tidak disebarluaskan. Setidaknya, itu bagian dari keamanan,” terangnya. Artinya, ada dua sisi dengan hadirnya teknologi, yakni sisi negatif dan positif. Dia mencontohkan, selama ini keberadaan security hanya bisa mengamankan secara fisik. Namun, tidak pada bagian teknologi. Maka, sebagai ASN harus bisa menjaga dokumen rahasia negara. “Kita harus bedakan, mana dokumen negara yang bersifat rahasia dan mana yang dapat diinformasikan ke publik,” ucapnya. Level keamanan yang masih rendah ini, tambah Ade, bukan hanya di bagian pengamanan file dan dokumen penting negara. Tapi, alat sadap pun dapat mudah masuk ke setiap instansi untuk mengakses informasi untuk kepentingan pribadi maupun politik. Kecuali alat sadap KPK. Sebab, dilindungi undang-undang. “Kita bisa mendeteksi alat-alat yang digunakan untuk mencuri informasi di pemkab. Tapi, harganya mahal. Dan kita tidak punya itu. Kalaupun punya, ketika mendeteksi alat tersebut boleh diambil, kecuali alat milik KPK. Karena itu dilindungi undang-undang. Kalau diambil, yang mengambil bisa kena,” pungkasnya. (sam)
Keamanan Informasi Pemkab Lemah
Selasa 02-07-2019,15:30 WIB
Reporter : Leni Indarti Hasyim
Editor : Leni Indarti Hasyim
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Selasa 03-09-2024,14:53 WIB
2 Bulan Menikah Ingin Hadiahi Istri Motor, Pedagang Cilok di Cirebon Justru Ditangkap Polisi
Selasa 03-09-2024,15:30 WIB
Perbaikan Masjid As-Salam yang Ambruk Atapnya, Begini Kata Pj Walikota Cirebon
Selasa 03-09-2024,19:30 WIB
Tuntutannya Tak Digubris Pemkab Cirebon, Warga Bumi Arumsari Ancam Boikot Bayar PBB dan Pilkada
Selasa 03-09-2024,17:30 WIB
Merasa Senang Tapi Sedikit Sulit, Komentar Ciro ALves Jelang Pertandingan Persib di ACL 2
Rabu 04-09-2024,06:00 WIB
Informa Cirebon Pasuketan Gelar Clearance Sale, Diskon up to 70 Persen
Terkini
Rabu 04-09-2024,14:00 WIB
Sidang PK Terpidana Kasus Vina, Ada Protes Keras dari Jutek Bongso ke Hakim
Rabu 04-09-2024,13:00 WIB
SBH Siap Kerahkan Massa untuk Mendukung Eti-Suhendrik di Pilwalkot Cirebon
Rabu 04-09-2024,12:30 WIB
Penyebab Kebakaran Pabrik Tahu di Jalaksana Kuningan, Ketika Pemilik Kembali Api Sudah Membesar
Rabu 04-09-2024,12:00 WIB