BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat kembali menyoroti soal keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sampai saat ini belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu disorot DPRD dalam rapat paripurna yang mengagendakan persetujuan DPRD terhadap rancangan keputusan DPRD perihal Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, kemarin (10/7). Usai memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pihaknya sejauh ini sudah berkali-kali mengingatkan dan meminta eksekutif untuk segera mengevaluasi keberadaan BUMD yang belum menghasilkan keuntungan. Bahkan, sejak kepimimpinan sebelumnnya, dewan sudah sering memberikan masukan melalui Komisi III. “Penataan BUMD merupakan kewajiban eksekutif. Sehingga, ketika dilaporkan kepada dewan, sudah ada progres kemajuan,’’ katanya. Menurutnya, keberadaan BUMD yang belum memberikan kontribusi terhadap PAD Jawa Barat harus dievaluasi dengan melakukan kajian menyeluruh. Sebab, jika BUMD tersebut dilakukan penutupan, maka harus diperhatikan juga keberdaan tenaga kerjanya. “Untuk BUMD yang akan ditutup, dewan belum menerima laporan secara resmi. Tapi, sebelum diputuskan, untuk masalah ini harus menjadi bahan diskusi antara pemerintah dengan dewan sehingga dapat dikaji secara menyeluruh,’’ tutur dia. Ineu memaparkan, kajian bersama ini dilakukan agar bisa menjadi dasar dalam mengeluarkan keputusan tersebut. Terlebih, selama ini dewan sudah sering memberikan catatan-catatan dalam pengawasan terhadap kinerja BUMD, dan meminta kepada biro investasi untuk memberikan laporan terhadap kinerja BUMD. “Mereka biasanya memberikan laporan setelah adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ini dijadikan dasar untuk bahan kajian untuk melihat kinerja BUMD tersebut,’’ paparnya. Diakui Ineu, selama ini ada beberapa BUMD yang kondisinya sudah tidak layak dipertahankan seperti PT Agronesia. Sedangkan untuk BUMD lainnya di antaranya PD Jasa Pariwisata, PD Jawi, PT Agro Jabar, dan PT Hulu Migas harus terus dilakukan pembenahan menejemen agar bisa menghasilkan deviden. ’’Sejauh ini baru tiga BUMD yang memberikan kontribusi yaitu bank bjb, PT Jamkrida, dan PT Jasa Sarana meskipun belum signifikan,’’ucapnya. Walapun demikian, semenjak kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil pihaknya sudah melihat proses pembenahan BUMD-BUMD. Sehingga, harapannya pada tahun ini harus ada perubahan terhadap keberadaan BUMD. Sementara, Ridwan Kamil mengatakan keberadaan BUMD sudah dilakukan reformasi secara serius. Hal ini dimulai dengan melakukan perombakan struktur direksi bank bjb. ’’Pada BUMD bank bjb kami juga menambahkan visi dengan memberikan penekanan untuk menjadi bank infrastruktur menjadi bank UKM,’’ kata dia. Pria yang akrab disapa Emil ini menargetkan pada 2020, BUMD yang ada di Jawa Barat harus lebih baik dan bisa menghasilkan pendapatan lebih maksimal. Karena, evaluasi terhadap BUMD perlu waktu dan berlangsung selama satu tahun. Sementara, sejauh ini baru 4 BUMD yang dilakukan evaluasi. Selain itu, pihaknya juga selalu melakukan perbaikan pada kekurangan di tahun sebelumnya. Termasuk, akan mengambil langkah untuk menutup BUMD yang tidak produktif. ’’Jadi, evaluasinya berlangsung satu tahun kang, karena banyak dan saya baru dicicil. Baru beres tiga apa empat gitu, tapi intinya sisanya aman pada 2020 silahkan wartawan bisa memonitor. Sedangkan mengenai potensinya sendiri sangat besar untuk mengahasilkan pendapatan,’’ pungkasnya. (jun)
Kategori :