GARUT – Kesadaran masyarakat Jawa Barat untuk membayar zakat setiap tahunnya, terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan data Baznas Jawa Barat, bahwa, pengumpulan zakat di Jawa Barat setiap tahun meningkat antara 25 hingga 30 persen. “Zakat di Jawa Barat sangat potensial, mencapai Rp26,845 triliun per tahun. Ini merupakan jumlah ketiga terbesar di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Maka, perlu dikelola dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan,\" kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat ditemui usai membuka Gebyar Festival Zakat ke-3 dan Rapat Kerja Daerah (Rekerda) Baznas Jabar di Gedung Pendopo Kabupaten Garut (17/7). Kemudian, selain kesadaran masyarakat, lanjut Uu, harus ada sedikit unsur pemaksaan untuk membayar zakat. Khususnya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut sudah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat yang memotong sebagian gaji ASN-nya untuk dibayarkan zakat. \"Kami sudah buat pergub (peraturan gubernur) untuk ASN. Dan seperti yang diumumkan pada Idul Fitri kemarin, penerimaan zakatnya yaitu Rp300 miliar,\" imbuhnya. Oleh sebab itu, Uu mengimbau kepada 27 kepala daerah di Jabar untuk melakukan hal serupa seperti di Pemdaprov Jawa Barat. \"Nanti akan saya sampaikan ke Pak Emil (Gubernur Ridwan Kamil) harus ada penekanan kepada kepala daerah untuk membuat aturan kepada ASN mewajibkan membayar zakat dipotong dari gaji. Seperti di Garut, Rp2,5 miliar per bulan ini berkat keberanian kepala daerahnya,\" ungkapnya. Sementara, Ketua Baznas Provinsi Jawa Barat, Arif Ramdani mengatakan, potensi zakat Jawa Barat yang bisa dikelola dengan baik dan optimal, bisa mengentaskan kemiskinan di Jawa Barat. “Potensi zakat di Jawa Barat hampir mendekati APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp34 triliun. Jika betul-betul dikelola, kemiskinan di Jawa Barat menurun. Semoga kita bisa mengoptimalkan ini sehingga dapat segera mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin,” katanya. Terkait Gebyar Festival Zakat ke-3, Arif menambahkan, bahwa kegiatan ini merupakan dalam rangkaian Rakerda Baznas Jabar yang bertujuan untuk penguatan komitmen dalam mengemban amanah pengelolaan zakat agar tercapai tujuan pengentasan kemiskinan. \"Juga untuk konsolidasikan potensi zakat di Baznas 27 kabupaten dan kota,\" tambahnya. Adapun laporan keuangan Baznas Jawa Barat yang diikuti 80 persen Baznas kota dan kabupaten dari tahun 2015-2018, sudah diaudit dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam kelembagaan, Baznas Jabar juga telah mendapat akreditasi A dari Kementerian Agama Republik Indonesia. \"Kepercayaan masyarakat kepada kami juga telah dibuktikan dengan diraihnya penghargaan pelopor kebangitan ekonomi umat berbasis zakat,\" pungkasnya. (jun)
Kategori :