Isu Kursi Ketua DPRD Kaupaten Kuningan Dewan Goyang, Acep: Itu Ranah DPP

KUNINGAN – Mencuatnya isu jabatan ketua dewan yang kini diemban Rana Suparman goyang, mendapat tanggapan dari Ketua DPC PDIP, Acep Purnama. Acep menegaskan, bahwa keputusan untuk memilih ketua DPRD Kabupaten Kuningan menjadi kewenangan DPP PDIP. “Itu mah ranahnya DPP PDIP,” kata Acep, bupati Kuningan itu. Apakah jumlah raihan suara menjadi tolok ukur ditunjuknya sebagai ketua DPRD Kuningan, Acep lagi-lagi menjawab, itu ranahnya ada di tangan pengurus pusat. Termasuk muncul nama-nama yang berpeluang kuat menduduki jabatan ketua dewan seperti Dede Sembada, Nuzul Rachdy, Tresnadi, serta Rana Suparman, bahwa itu menjadi keputusan mutlak DPP PDIP. “Saya rasa itu DPP ya. Kita semua konsultasikan ke DPP PDIP, nanti kita usulkan saja semua, yang berpotensi bisa untuk memimpin DPRD,” tegasnya. Baca:  Pasca Konfercab PDIP, Kursi Ketua DPRD Kuningan Goyang Seperti apa idealnya sosok ketua DPRD Kuningan yang layak dipilih, Acep menyebut, bahwa DPP PDIP memiliki penilaian tersendiri terkait hal tersebut. “Itu semua kriteria dan penilaian ada di DPP. Kalau menurut saya semua penilaian sama, nanti DPP yang akan mengambil sebuah keputusan untuk soal itu,” terang Acep. Saat ditanya apakah ketua DPC PDIP Kuningan memiliki hak prerogatif menetapkan calon ketua dewan, Acep menegaskan, hal itu tidak ada. “Nggak ada, dari dulu mekanismenya di DPP. Sekarang suasana di PDIP, semua kader partai itu baik sebagai pengurus partai ataupun sebagai legislatif atau eksekutif, itu adalah penugasan dari partai. Kita mengusulkan saja dari nama-nama yang ada, nanti DPP yang menetapkan,” jelasnya. Lebih dalam, Acep menceritakan, bahwa terpilihnya sebagai Bupati Kuningan karena berproses dari karir politik di PDIP Kuningan. Sehingga saat ditunjuk sebagai ketua DPC PDIP, hal itu dinilai sama-sama sebagai penugasan partai baik sebagai bupati maupun ketua partai. “Kalau saya jadi bupati awalnya kan cikal bakalnya sebagai kader partai. Jadi, PDI Perjuangan yang mengusung saya, kalau sekarang PDI Perjuangan memberi tugas kepada saya, tentu tugas itu harus saya pikul dengan baik dan benar,” papar Acep di sela kegiatan. Acep juga berkomitmen, untuk bisa menempatkan diri saat menjalankan masing-masing tugas baik sebagai bupati ataupun ketua partai. “Saya akan menempatkan diri sebagai ketua partai PDI Perjuangan, dan saya juga sebagai bupati maka akan menempatkan posisi sebagai pelindung dan pengayom partai-partai lainnya. Itu saya bisa menempatkan diri seperti itu, saya komitmen,” tandasnya. Acep mengaku jika komunikasi dengan mantan Ketua DPC PDIP Kuningan Rana Suparman masih berjalan baik. “Ya masih bagus, nggak ada apa-apa. Semua potensi kekuatan akan saya akomodir, dan saya berjanji akan membuka ruang kepada semua kader-kader partai, dan kita ingin juga menarik masyarakat menjadi kader-kader partai,” tutupnya. Terpisah, pengamat yang juga aktivis Forum Tekad Sujarwo BA ikut berkomentar terkait perkembangan politik di internal PDIP Kabupaten Kuningan saat ini. Beralihnya pucuk pimpinan dan struktur kepengurusan di DPC PDIP Kabupaten Kuningan dari Rana Suparman ke Acep Purnama pasca Kofercab 13 Juli 2019 lalu, disinyalir akan sangat berpengaruh terhadap konstelasi internal parpol berlogo banteng moncong putih itu. “Beralihnya pucuk pimpinan dan struktur kepengurusan DPC PDIP Kuningan pasca Konfercab kemarin, jelas akan sangat berpengaruh terhadap konstelasi di internal partai ini. Persaingan untuk mendapat amanah sebagai Ketua Lembaga Legislatif (DPRD, red) Kabupaten Kuningan pun diduga akan menjadi dinamika tersendiri,” kata Mang Ewo, Rabu (17/7). Sebagai parpol peraih kursi mayoritas (9 kursi) di DPRD Kuningan, lanjut Mang Ewo, PDIP kembali berhak atas posisi ketua DPRD. Sama halnya dengan beberapa pemerhati politik yang telah menyampaikan pendapatnya di Radar beberapa hari kemarin, Mang Ewo pun menyebut sedikitnya ada sejumlah kader senior PDIP yang mempunyai peluang besar untuk menjadi ketua DPRD. “Selain Nuzul Rachdi dan Tresnadi yang menempati jabatan strategis di DPC, ada nama Dede Sembada (mantan wabup dan plt bupati, red) dan Apang Sujaman anggota DPRD yang memasuki 2 dasawarsa masa bakti, juga patut diperhitungkan. Rana Suparman pun, Ketua DPRD Kuningan saat ini, tentunya masih berpeluang dipertahankan. Terlebih saat ini, di struktur DPC PDIP yang bersangkutan masih menduduki jabatan strategis, yakni Wakil Ketua Bidang Kaderisasi,” sebutnya. Menurut Mang Ewo, kendati penetapan kader PDIP yang akan mendapat kepercayaan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan merupakan kewenangan DPP PDIP, tentunya kemana arah telunjuk H Acep Purnama sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Kuningan akan sangat tidak bisa diabaikan. “Yang terpenting, kompetisi untuk memperebutkan bursa kandidat Ketua DPRD Kuningan tidak membuat internal parpol tersebut menjadi tercabik. Jika dampak kurang baik itu yang terjadi, dikhawatirkan tingkat popularitas dan perolehan suara atau kursi dewan ke depannya akan mengalami penurunan. Sehingga dominasi PDIP di Kabupaten Kuningan akan tergeser dan tergantikan oleh partai lain,” tutur Mang Ewo. Sementara itu, meski kewenangan untuk menduduki kursi ketua DPRD ada di tangan DPP PDIP, namun berdasarkan aturan yang ada, DPC PDIP Kuningan dipastikan akan mengajukan usulan nama calon Ketua DPRD Kuningan periode 2019-2024 mendatang. Sebagai pemegang kendali partai, Acep pun dipastikan memiliki pilihan sendiri untuk calon ketua DPRD mendatang, dan akan diusulkan ke DPP. Dari kondisi yang terjadi dalam perpolitikan di internal PDIP, nama Dede Sembada menjadi calon Ketua DPRD terkuat yang memiliki kedekatan emosional dengan Acep Purnama. Terlebih Desem, panggilan Dede Sembada, setidaknya sudah memiliki pemahaman birokrasi saat dirinya menjabat Wakil Bupati Kuningan, sekaligus pernah menjadi Plt Bupati Kuningan selama beberapa bulan saat Bupati Acep cuti untuk berkampanye pada Pilkada 2018 lalu. (ags/muh)